Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kota Batam, Kepri, Senin (21/2/2022). Foto: Rdn/Prima

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta persoalan administrasi kependudukan di Kota Batam, Kepulauan Riau, harus clear alias tertangani dengan baik. Sebab, posisi geografis kota tesebut sangatlah strategis, sehingga potensial bagi keluar-masuk WNA yang ke Indonesia maupun WNI yang ke luar negeri. Salah satu persoalan administrasi kependudukan yang disorot oleh Komisi II DPR RI adalah dalam hal pengadaan hingga distribusi KTP-Elektronik.

“Banyak sekali problematikanya. Karena itu, kita berharap Batam salah satu pintu masuk negara luar pada Indonesia, kita harus memastikan soal administrasi kependudukan kita ini benar-benar clear,” ujar Ahmad Doli usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kota Batam, Kepri, Senin (21/2/2022).

Meskipun demikian, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini tidak bisa menghindari banyaknya warga negara asing (WNA) yang datang ke Indonesia melalui pintu masuk Kota Batam. Namun yang terpenting adalah soal penataan administrasi kependudukannya.

“Kita tidak boleh lagi membiarkan WNA yang masuk secara ilegal, atau Batam menjadi pintu keluar WNI kita ke tempat lain secara ilegal. Itu kan semua masalah hilir. Kalau masalah hulunya administrasi kependudukan selesai, data kependudukan kita baik, semua pengadaan KTP Elektronik piun cukup baik, mudah-mudahan persoalan administrasi itu bisa kita hindari,” harap Doli.

Menanggapi itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengakui tidak bisa menahan seluruh rakyat Indonesia yang ingin datang ke Kota Batam. Ia menjelaskan Pemkot Batam pernah lakukan gugatan ke pengadilan untuk membatasi mobilitas warga yang ingin tinggal di Batam. Namun, ternyata kalah di pengadilan karena aturan kependudukan adalah wewenang dari pemerintah pusat.

“Maka peraturan itu batal. Lalu, kita mencoba menghitung berapa sih pertambahan penduduk ke kota Batam dan kita menyiapkan semua yang datang ke Kota Batam. Jadi, kita siapkan apa yang menjadi kebutuhan mereka datang ke Kota Batam,” ujar Wali Kota Rudi.

Meskipun demikian, Wali Kota Rudi memastikan administrasi kependudukan di Kota Batam tetap berjalan dengan baik. Salah satunya adalah melalui hadirnya Mall Pelayanan Publik. Secara persentase, mall tersebut 51 persen masih menjadi milik dari Pemprov Kepri, BP Batam, dan sisanya sekitar 6-7 persen adalah milik dari Pemkot Batam. Ke depannya, Wali Kota Rudi berharap, mall tersebut dapat sepenuhnya dikelola oleh Batam melalui sinergi dari Pemkot Batam dan BP Batam. (rdn/sf)