Muhammad Sarmuji Gantikan Gde Sumarjaya Jadi Wakil Ketua Komisi VI

23-03-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel memimpin rapat pergantian posisi Pimpinan Komisi VI DPR RI. Wakil Ketua Gde Sumarjaya Linggih digantikan oleh Muhammad Sarmuji. Foto : Azka/mr

 

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel memimpin rapat pergantian posisi Pimpinan Komisi VI DPR RI. Posisi yang berganti adalah Wakil Ketua dari Fraksi Partai Golkar. Semula posisi tersebut diduduki Gde Sumarjaya Linggih dan kini digantikan oleh Muhammad Sarmuji.

 

Usai membacakan surat keputusan pimpinan Fraksi Partai Golkar, Gobel menanyakan kesediaan para Anggota Komisi VI DPR RI atas penunjukkan Wakil Ketua baru. Para anggota Komisi VI, baik yang hadir secara langsung maupun virtual kompak menyatakan setuju.

 

Gobel kemudian memberikan ucapan selamat kepada Pimpinan Komisi VI yang baru. "Atas nama pribadi maupun atas nama pimpinan dewan menyampaikan ucapan selamat kepada Saudara M. Sarmuji, SE, M.Si yang dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI," ucapnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2022).

 

Lebih lanjut, Gobel turut mendoakan para Pimpinan Komisi VI. “Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian, khususnya kepada Pimpinan Komisi dalam melaksanakan tugas bangsa dan negara dalam memperjuangkan aspirasi rakyat," pungkasnya. (ndn/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...