Perusahaan Daerah Harus Aktif Ambil Bagian Kelola Tambang Konawe Utara

25-03-2022 / KOMISI VII
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke lokasi pertambangan nikel, Blok Mandiodo, di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Kamis (24/3/2022). Foto: Prima/Man

 

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyayangkan dalam kurun waktu 10 tahun, PT Antam yang memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Blok Mandiodo, Konawe Utara,  tidak dapat mengelola dengan baik karena berbagai permasalahan yang tak kunjung menemui titik terang. Menurutnya berbagai permasalahan yang ada seharusnya sudah tidak ada lagi, karena sudah ada keputusan hukum yang mengikat. 

 

"Sebagaimana kita ketahui, IUP ini Antam yang memiliki. Tetapi selama kurang lebih 10 tahun tidak dapat mengelola secara baik karena berbagai hal, tambang nikel tersebut muncul berbagai masalah yang luar biasa meskipun sudah ada keputusan hukum yang inkrah,” ucapnya saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke lokasi pertambangan nikel, Blok Mandiodo, di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Kamis (24/3/2022).

 

Politisi Partai NasDem ini berpendapat keterlibatan aktif perusahaan daerah dalam membantu pengelolaan tambang, bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi berbagai permasalahan yang ada. Menurut Sugeng, solusi ini dapat ditempuh dengan mengatur mekanisme serta aspek aspek teknis yang tentunya disesuaikan dengan ketentuan yang ada.

 

“Ke depan, dengan melibatkan seluruh stakeholder di seluruh Kabupaten Konawe Utara di Blok Mandiodo, pengelolaan ini perusahaan melibatkan daerah provinsi dan akhirnya malam ini kita memutuskan bersama bahwa perusahaan daerah Konawe Utara juga dapat ikut berpartisipasi dalam blok tersebut, aspek dukungan dan mekanisme lainya akan segera dipersiapkan,” pungkas Legislator dapil Jawa Tengah VIII ini. (pdt/sf)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...