Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya saat membuka Rapat Panja Pembahasan DIM RUU TPKS di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022). Foto: Geraldi/nvl

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya memimpin pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang telah dirampungkan oleh pemerintah. Melibatkan semua komponen baik pemerintah maupun lembaga masyarakat, dirinya menekankan pembahasan DIM ini diharapkan tepat sasaran dan aplikatif untuk diterapkan.

“Kami memperoleh DIM yang terdiri dari DIM tetap 167 nomor, DIM redaksional 70 nomor, DIM reposisi 31 nomor, DIM substansi 202, dan DIM substansi total 120 nomor,” papar Willy saat membuka Rapat Panja Pembahasan DIM RUU TPKS di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengapresiasi kerja setiap elemen yang mendukung proses pembahasan RUU TPKS. Ia menyampaikan DIM yang diserahkan diharapkan bisa memperkuat setiap pasal. Mulai dari, pembahasan pencegahan dan rehabilitasi, ketentuan pidana TPKS, hukum acara, restitusi korban TPKS, dan penyelenggaraan pelayanan terpadu baik di pusat dan daerah.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy O.S Hiariej menegaskan pembahasan RUU TPKS agar tidak terjadi tumpang tindih dengan Undang-Undang (UU) yang eksis. Di antaranya disandingkan dengan UU Perlindungan terhadap kekerasan rumah tangga, UU Perlindungan Anak, RUU Kitab Pidana, hingga UU Pengadilan HAM. (ts/sf)