Anggota Komisi XI DPR RI Jefry Romdoni. Foto : Jaka/mr

Anggota Komisi XI DPR RI Jefry Romdoni meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk memperhatikan kehidupan pekebun saat lahan mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Pasalnya, jika kesejahteraan pekebun tidak mendapat perhatian, timbul keengganan untuk mengikuti PSR.

“Saya kira ini ada PR besar bersama yang harus dicarikan solusinya agar petani ini bisa tetap hidup selama peremajaan, hingga tidak enggan untuk ikut PSR. Adakah solusi dari BPDPKS terkait ini?” tanya Jefri pada RDP Komisi XI DPR RI dengan BPDPKS di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Politisi Partai Gerindra tersebut juga menyoroti data pekebun dan luas tanah yang dihimpun BPDPKS. Jefri meminta BPDPKS melakukan audit bagi program PSR yang dilakukan beberapa tahun terakhir ini. “Apakah data pekebun dan luas tanah kebun peserta program PSR yg sudah diaudit? Kalau sudah saya minta hasil auditnya. Kalau belum saya minta dilakukan audit terkait program PSR yang sudah dilakukan selama ini,” ungkap Jefri.

Sebelumnya, Direktur Utama BPDPKS memaparkan bahwa beberapa tantangan yang dihadapi oleh program PSR adalah kepemilikan lahan yang tumpang tindih, petani yang tidak bankable dan petani yang enggan ikut program PSR karena ketakutan kehilangan penghasilan saat peremajaan lahan. Program PSR merupakan pembaharuan lahan kelapa sawit milik rakyat dengan cara penanaman kembali pohon muda untuk menggantikan pohon tua yang produktivitasnya semakin menurun. (uc/sf)