Dalam kunjungan kerjanya di Kalimantan Selatan 16-18 yang lalu,  Komisi II DPR RI masih menemukan banyak masalah dalam pelaksanaan e-KTP, sehingga target pencapaian 100% yang dicanangkan bulan April ini tak tercapai.

       Ketua rombongan tim Kunker Komisi II ke Kalsel yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Taufik Effendi,  menegaskan tak ada kewajiban warga membayar dalam pembuatan e-KTP karena sudah ditanggung pemerintah pusat agar pemerintah daerah tidak terbebani. Karena itu, warga masyarakat jangan sampai dibebani atau dipungut untuk pembuatan e-KTP.

 Selain itu, menurut Taufik, program e-KTP sejak awal sudah ada perencanaan yang matang sehingga seharusnya tidak ada alasan keterlambatan kedatangan peralatan cetak dan sebagainya. "E-KTP ini proyek pemerintah pusat dalam menyajikan data kependudukan yang sudah dipersiapkan dengan matang sehingga jangan lagi ada pungutan untuk masyarakat, dengan dalih di luar pembatasan waktu," ungkap Taufik saat berdialog dengan Camat Banjarmasin Tengah.

Dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI, Gubernur Kalsel, H Rudy Ariffin, mengatakan, sejak diluncurkan tahun 2011 lalu, di Kalsel baru melaksanakan di empat kabupaten/kota, sedangkan sembilan daerah lainnya baru dimulai tahun 2012. Diungkapkan, progress e-KTP hingga April 2012 Kota Banjarmasin mencapai 83 persen dari database penduduk yang waji memiliki KTP, sementara Kota Banjarbaru sekitar 82,82 persen, Kabupaten Banjar mencapai 70,6 persen dan yang terkecil realisasi e-KTP adalah Kabupaten Kotabaru baru sekitar 63,21 persen.

Rudy menjelaskan, kendala yang dihadapi di lapangan antara lain distribusi peralatan terlambat diterima daerah sehingga juga mengalami keterlambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin membuat e-KTP. Selain itu, bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan sebelum peralatan diterima, membuat para operator mengalami kesulitan ketika mengoperasionalkan peralatan itu.Di samping itu, menurunnya animo masyarakat untuk membuat e-KTP, disebabkan panjangnya antrian masyarakat untuk ingin mendapatkan pelayanan KTP elektronik itu.

Untuk mengetahu sejauh mana kondisi dilapangan, rombongan anggota dewan melakukan peninjauan lapangan antara lain ke kecamatan Banjarmasin Timur dan Kecamatan Banjarmasin Tengah dan berbincang dengan Camat setempat dan warga yang sedang mengurus e-KTP.   

Selain Taufik Effendy sebagai Ketua rombongan, Kunjungan Kerja Komisi II ke Kalsel ni diikuti  Abdul Gaffar Patape, Abdul Wahab Dalimunthe, Nanang Samodra, Darizal Basir dan Iqnatius Mulyono  dari Partai Demokrat, Eko Sarjono Putro dan Bambang Sutrisno  dari Partai Golkar, Yasonna H. Laoly dari PDIP, Yan Herizal dari PKS, Fauzan Syai’e dari PAN, Akhmad Mukowam dari PPP dan Rindoko D. Wingit dari Partai Gerindra.

Dalam Kunker kali ini, selain Gubernur Kalsel, rombongan juga bertemu dengan Bupati Banjar untuk mengetahui gambaran umum perkembangan di daerah setempat, khususnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan e-KTP, Kepegawaian, Kearsipan, pelayanan publik dan Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri).

Rombongan juga melakukan kunjungan lapangan ke Kecamatan Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Tengah, dan mengunjungi penerima PNPM Mandiri di Desa Sasirangan, Kec. Kertak Hanyar di Kab Banjar.  Rombongan juga mengunjungi  Kanwil Badan Pertanahan Nasional Prov. Kalsel dan meninjau Depo Kantor Arsip Provinsi Kalsel. (inung)