Komisi VI Ingin Bulog Jadi Lembaga ‘Buffer Stock Policy’

07-04-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau Kompleks Pergudangan Bulog, Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/4/2022). Foto : Chasbi/mr

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mendapati bahwa sebenarnya komoditas beras di Kompleks Pergudangan Badan Urusan Logistik (Bulog) hanya mencakup dua atau tiga persen dari konsumsi nasional. Ia menginginkan agar Bulog dapat berperan kembali menjadi lembaga buffer stock policy yang dulu sebenarnya pernah berjalan.

 

“Komisi VI DPR RI ingin mengecek kesiapan Bulog sebagai salah satu BUMN yang menjaga stabilitas atau ketersediaan pangan khususnya di bulan Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri nanti. Kita membutuhkan peran dari lembaga buffer stock policy yang dulu sebenarnya dijalankan oleh Bulog, karena saat ini kita menghadapi tangan-tangan negara yang kelihatannya kurang bisa untuk pengendalian harga, seperti di minyak goreng dan juga di komoditas lainnya," kata Martin usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau Kompleks Pergudangan Bulog, Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/4/2022).

 

Politisi Partai Nasdem itu meminta kepada Direksi Bulog untuk mengevaluasi peran-peran seperti apa yang sudah dijalankan sekarang dan apa yang masih belum maksimal. Komisi VI DPR RI pun memiliki aspirasi terkait ketersedian pangan dan akan membahas lembaga buffer stock policy tersebut yakni peran Bulog yang seperti dulu serta akan me-review kembali peran Bulog di masa depan.

 

Sebelumnya Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita mengatakan bahwa tahun 2021 Bulog sudah menyerap 1,2 juta ton beras kemudian di tahun 2022 baru menyerap 73.000 ton beras dengan alasan karena memang belum masuk masa panen dan yang kedua harga gabah kering panen di petani masih tinggi yakni Rp4.700 per kilogram. (cas/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...