Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Penyediaan Akses Internet Komisi I DPR RI dalam sesi foto bersama di Medan, Sumatera Utara, Jumat (8/4/2022). Foto: Nadya/nvl

Anggota Panja Penyediaan Akses Internet Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan mengapresiasi kinerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) yang meliputi pemberian jaringan internet untuk pelatihan UMKM, pendidikan, dan juga pelatihan lainnya. Meskipun dalam prakteknya masih terdapat kendala-kendala, di antaranya pengadaan jaringan yang masih diserahkan kepada operator seluler. Sehingga hal itu menghambat pembangunan di daerah 3T, mengingat biaya infrastruktur pengadaan di daerah 3T lebih mahal ketimbang daerah lainnya.

“Kendala mereka sebenarnya, kalau diserahkan kepada operator ada persyaratan mereka. Makanya sulitnya di daerah 3T begitu, karena kalau diserahkan ke operator minimal pemasukan itu Rp50 juta per bulan, sementara kalau di daerah terpencil kan enggak mungkin, cuma Rp8 juta, Rp7 juta. Sehingga berat bagi pemerintah untuk seluruh wilayah kita yang daerah 3T untuk mendapatkan bantuan BTS maupun internet,” kata Sturman saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Panja Penyediaan Akses Internet Komisi I DPR RI ke Medan, Sumatera Utara, Jumat (8/4/2022). Kunspek ini dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid.

Anggota Tim Panja Penyediaan Akses Internet Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas berharap BTS USO, VSAT dan juga Radio Link yang ada saat ini dapat terintegrasi dalam memantau traffic layanan internet dan akses telekomunikasi, sehingga BAKTI dapat menentukan titik-titik koordinat yang masih mengalami keterlambatan jaringan internet. Titik koordinat harus dihitung dengan jumlah pengguna/penduduk di satu wilayah.

“Kemudian ditetapkanlah BTS-BTS dan juga VSAT yang akan mem-backup untuk daerah-daerah blank spot, seperti misalnya di sekolah-sekolah di wilayah-wilayah terpencil, dan VSAT di sekolah-sekolah yang ada di wilayah terpencil saja juga masih mengalami kendala, belum maksimal juga. Pada saat jam sekolah, anak-anak tidak bisa maksimal untuk mengakses internet, nanti pada saat malam hari atau pada saat pulang sekolah baru guru-guru bisa menggunakan jaringan internet yang disediakan melalui VSAT,” ungkap Yan.

Yan juga berharap agar BTS-BTS USO yang ada memang harus diperuntukkan untuk daerah-daerah blank spot, khususnya untuk desa-desa di daerah-daerah 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal). Sedangkan operator seluler harus digenjot untuk masuk di wilayah-wilayah perkotaan, karena dari aspek ekonomi operator seluler juga mendapatkan income yang cukup walaupun kecil, tidak sebanding dengan kota-kota besar.

"Meskipun setidaknya tanggung jawab yang ada saat ini ada pada Telkom dan Telkomsel, sebagai Badan Usaha Milik Negara, yang dimana mereka harus membantu pemerintah dalam rangka menyediakan akses telekomunikasi dan internet di seluruh wilayah-wilayah pelosok, sebagai salah satu bentuk kebijakan pemerintah sebagai salah satu dukungan kebijakan pemerintah terhadap pemerataan penyediaan akses layanan internet dan telekomunikasi di seluruh wilayah di Indonesia,” tutur politisi Partai Gerindra itu.

Dalam strategi implementasi pengembangan ekosistem digital BLU BAKTI terdapat prioritas strategis satu yang dimana peruntukkan digitalisasi bagi pendidikan dan literasi digital, hal ini dalam rangka peningkatan literasi digital masyarakat. Prioritas strategis dua meliputi BUMDes dan UMKM dengan rantai nilai hulu-hilir, hal ini untuk peningkatan pendapatan dan ketahanan pangan. Prioritas strategis tiga meliputi pariwisata, untuk pemulihan ekonomi daerah pasca Covid-19. Dan prioritas strategis keempat meliputi pemerintahan dan kesehatan publik, hal ini untuk peningkatan akuntabilitas pemerintah desa dan pemantauan transmisi Covid-19. (ndy/sf)