Ketua Tim komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz mendesak Kementerian Kesehatan mengakomodasi kebutuhan wilayah Poso terkait tenaga medis, salah satunya dengan menetapkan Poso sebagai wilayah khusus, sehingga Kementerian Kesehatan dapat memberikan program – program yang diperlukan, walaupun program-program tersebut berbeda dengan daerah lain dengan asumsi Poso merupakan bekas daerah konflik.

    "Kita harapkan Kementerian Kesehatan bukan hanya memberikan program  dalam bentuk bangunan fisik rumah sakit saja, tetapi juga memprioritaskan program-program pengadaan alat kesehatan, tempat tidur pasien, dan penyediaan dokter-dokter, serta puskesmas baik puskesmas keliling maupun POSKEDES mengingat dalam wilayah Poso terdapat banyak desa-desa tertinggal dan sulitnya sarana transportasi,"ujarnya. 

Sementara, Bupati Poso Piet Inkiriwang, saat menerima rombongan tim komisi IX yang dipimpin oleh Irgan Chairul Mahfiz, yang diikuti oleh anggota-anggota komisi IX, Zurmiar Yanri, Anita Jacoba Gah, Verna Gledies Merry Inkiriwang, Endang Agustina Syarwan Hamid. Mariani Akib Baramuli, Aditya Anugrah Moha, Sri Rahayu, Herlini Amran, dan Mardiana Indraswati, mengatakan sampai saat ini Kabupaten Poso hanya memiliki 1 dokter spesialis mata, 1 orang spesialis kebidanan dan hanya 1 orang dokter spesialis bedah, ditambah lagi dokter-dokter tersebut tinggal di Makasar sehingga mereka hanya berada di Poso dari hari senin hingga jumat siang.

Menurut data Dinas Kesehatan penyakit terbanyak yang di derita oleh masyarakat di daerah Poso adalah Infeksi saluran pernapasan (ISPA), Grastitis, Hypertensi, Penyakit pada system otot, dan Penyakit jaringan penyekat. Kendala yang paling mendasar adalah Pemerintah daerah Poso hanya mampu memberikan gaji dokter spesialis sebesar sepuluh juta rupiah, dibawah permintaan para dokter spesialis yang mengharapkan mendapatkan penghasilan dua puluh lima juta rupiah per bulan, mengingat mereka masih menganggap Poso sebagai daerah konflik.(rd/tvp)