Permintaan Meningkat, Legislator Nilai Wajar Adanya Kenaikan Harga Bahan Pokok

13-04-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah mengikuti kunjungan Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI ke Pasar Tradisional Tohaga, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/4/2022). Foto: Runi/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menilai kenaikan harga komoditas bahan pokok dan pangan seperti halnya daging, ayam, bahan baku tahu-tempe (kedelai) dan minyak goreng adalah sebuah kewajaran. Pasalnya saat ini, antusias masyarakat untuk berbelanja pada bulan Ramadan meningkat sangat besar, sedangkan stok barang hanya terbatas, sehingga pasti kemungkinan harga-harga bahan pokok akan mengalami kenaikan.

 

Seperti harga minyak curah yang masih belum mencapai harga di kisaran Rp14.000, sebagaimana yang ditetapkan. Kemudian harga daging yang masih tinggi di kisaran Rp130.000 -Rp140.000 per kg yang cenderung akan semakin tinggi lagi menjelang hari raya, harga ayam potong yang naik dari Rp38.000 menjadi Rp40.000 per kg. Lalu kedelai yang menjadi bahan baku tempe dan tahu yang dinilai masih mahal, karena berasal dari impor.

 

“Saya rasa setelah berbincang dengan sejumlah pedagang dan berkeliling melihat stok bahan pokok dan harga pasar, menurut saya wajar ada kenaikan harga. Pasalnya saat permintaan naik, namun stok barang di pasaran hanya terbatas pastilah komoditas harga akan naik. Dan itu sangat wajar ketika melihat situasi dan antusias masyarakat saat ini,” kata Siti usai mengikuti kunjungan Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI ke Pasar Tradisional Tohaga, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/4/2022).

 

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, jika melihat perkembangan harga saat ini dengan antusias masyarakat yang berbelanja, bisa saja harga bahan pokok ke depannya akan naik. Untuk itu, menurutnya sekarang tinggal bagaimana DPR dan pemerintah hadir untuk mengawal kenaikan harga agar tidak seenaknya, namun dalam batas wajar. Perlu adanya regulasi serta pantauan agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya dimainkan oleh oknum-oknum tertentu yang justru merugikan pedagang dan juga masyarakat.

 

“Tentunya kita berharap agar DPR bisa mengawal terus. Ketika ada perubahan kenaikan harga pun adalah kenaikan yang masih bisa dimengerti dan terjangkau untuk masyarakat dan tentu masih memberikan nilai keuntungan bagi para pedagang. Jadi kita akan pantau semaksimal mungkin, tentunya Komisi VI akan mengawal ketersedian barang bahan pokok harus ada di pasaran. Kemudian harga-harga tetap dalam jangkaun dan juga tetap memberikan nilai profit kepada pedagang. Tidak kalah pentingnya jangan sampai terjadi adanya pembiaran terhadap oknum-oknum penimbunan atau pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan pribadi atau kelompok usaha mereka,” tegas legislator dapil Jawa Tengah VIII itu.

 

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan pemerintah akan memastikan ketersedian bahan pokok terutama dalam rangka menghadapi Idulfitri 1443 H, dan bulan puasa yang saat ini sedang berjalan. “Di tengah gejolak dunia saat ini, kita akan berusaha memastikan ketersedian dari pada bahan pokok untuk masyarakat dalam menghadapi hari raya Lebaran, dan juga puasa. Untuk itu kami turun memantau langsung mendampingi Komisi VI melihat kondisi lapagan apa saja yang masih di butuhkan serta mengecek harga,” jelas Oke.

 

Ia juga menjelaskan setelah melakukan kunjungan ini, pihaknya menemukan beberapa komoditas bahan pokok mengalami kenaikan, dan itu tidak bisa dipungkiri dan hindari karena dampak dari pada kondisi dan situasi pandemi Covid-19 dua tahun kemarin. “Setelah dua tahun berjalan harga-harga kebutuhan pokok terkontraksi dan perlu ada beberapa keseimbangan baru, karena gejolak dunia tidak hanya dari harga saja, tetapi transportasi, biyaya logistik juga meningkat tajam sehingga memang beberapa komoditas yang tergantung pada import memang ada penyesuaian,” terang Oke. (rni/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...