Jelang Hari Raya Idulfitri, Komisi VI Pastikan Kesiapan BUMN Energi

21-04-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah usai mengikuti pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, serta direksi PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara, dan PT Perusahaan Listrik Negara, di Palembang, Sumsel, Senin (18/4/2022). Foto: Munchen/nvl

 

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI memastikan kesiapan Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN energi menjelang Hari Raya Idulfitri dan Libur Lebaran di Palembang, Sumatera Selatan. Diketahui kementerian dan perusahaan BUMN telah melakukan beberapa persiapan-persiapan dengan membuat program dan aplikasi yang dapat digunakan masyarakat. Program dan aplikasi tersebut diharapkan dapan berfungsi secara efektif dan efisen guna memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

 

“Jadi, berdasarkan laporan, segala sesuatunya (terkait persiapan Lebaran) sudah terpapar secara sistematis dan bagus. Baik mengenai cara untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar di perjalanan, pasokan listrik, maupun gas yang dibutuhkan masyarakat di seluruh Indonesia,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah usai mengikuti pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, serta direksi PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara, dan PT Perusahaan Listrik Negara, di Palembang, Sumsel, Senin (18/4/2022).

 

Dalam pertemuan tersebut, Pertamina juga menyampaikan prediksi peningkatan dan penurunan konsumsi gas. Konsumsi gas LPG 3kg atau gas melon diperkirakan mengalami peningkatan mencapai 6,7 persen dibandingkan dengan konsumsi normalnya. Sedangkan penggunaan gas non-PSO baik rumah tangga dan bukan rumah tangga masih di bawah LPG 3kg, bahkan mengalami penurunan. Namun menurut Siti, penyaluran gas melon kepada masyarakat masih belum tepat sasaran.

 

"Gas melon semestinya diarahkan dan disasarkan untuk masyarakat bawah. Sehingga jangan sampai pemanfaatannya, dimanfaatkan oleh masyarakat-masyarakat (mampu) yang seharusnya bukan menggunakan gas melon. Jadi kita harap, hal tersebut menjadi bagian dari regulasi yang lebih didisplinkan kepada masyarakat,” pinta politisi Partai Kebangkitan Banga (PKB) tersebut.

 

Siti mengingatkan, layanan pengaduan merupakan hal utama yang juga dibutuhkan masyarakat selama Hari Raya Idulfitri dan libur Lebaran. “Hal utama ketika semua program sudah dioptimalkan, adalah sosialisasi kepada masyarakat. Bagaimanapun juga masyarakat harus mengetahui dan paham kemana mereka harus menghubungi dan mengadu ketika dalam posisi sulit saat mengalami kendala. Baik terkait dengan listrik, gas dan bahan bakar,” tukas legislator dapil Jawa Tengah VIII tersebut. (mcn/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...