Anggota Komisi XI DPR RI Muhidin Mohamad Said. (Foto: Sofyan/Nvl)

Anggota Komisi XI DPR RI Muhidin Mohamad Said menilai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari informasi yang ia dapatkan, inflasi tahun 2021 di Sulsel lebih tinggi dibanding tahun 2020. Menurutnya TPID harus bekerja keras lagi, mengingat adanya dampak dari tren kenaikan harga akhir-akhir ini. Terutama menyangkut kenaikan bahan bakar minyak hingga minyak goreng yang akan berpengaruh sangat luar biasa kepada masyarakat.

“Oleh karena itu, ini harus dilakukan mitigasi secepat mungkin karena tren pembiayaan, tren belanja masyarakat menjelang Lebaran itu sangat tinggi. Apalagi (harga) BBM nanti bisa naik karena ini menyangkut harga secara umum, secara global kalau kita lihat ICP (Indonesia Crude Price) kita di dalam APBN kita itu 63 dollar AS per barrel. Sekarang sudah lebih dari 115. Nah ini pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan fiskal kita sehingga berpengaruh kepada inflasi itu relatif pasti terjadi,” kata Muhidin usai mengikuti pertemuan Tim Kunker Komisi XI DPR RI dengan sejumlah mitra kerja guna memantau pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi Sulsel, di Makassar, Senin (18/4/2022).

Di samping itu, prediksi politisi Partai Golkar tersebut, permasalahan kenaikan harga gas 3 kilogram juga akan memberikan pengaruh. Termasuk adanya perang antara Rusia dan Ukraina, yang menurut perkiraan International Monetary Fund (IMF) situasi saat ini sangat luar biasa sekali, sehingga harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Muhidin menegaskan kembali, situasi gejolak ekonomi tahun 2022 ini harus mendapat perhatian khusus karena pengaruh global, di samping pandemi Covid-19 yang mulai menurun dan pergerakan ekonomi semakin meningkat. Tetapi dengan adanya perang Rusia-Ukraina, semua segmen terpengaruh.

“Supply and demand itu sangat pengaruhnya luar biasa, karena negara-negara Eropa itu gas dan minyaknya banyak tergantung kepada Rusia. Sekarang Rusia perlu dilakukan embargo oleh negara-negara barat, bagaimana pun juga ini tidak bisa kita hindari, termasuk di Indonesia. Inilah yang secara harus hati-hati selalu kita ingatkan kepada Tim Pengendali Inflasi di daerah, sehingga betul-betul bisa memitigasi, sehingga daya beli masyarakat itu bisa terjamin. Harus dilakukan koordinasi karena ini kan untuk meningkatkan daya beli masyarakat apalagi menjelang Lebaran ini,” tandas legislator dapil Sulawesi Tengah tersebut.

Di sisi lain, Muhidin mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Sulsel yang lebih tinggi sedikit dibanding rata-rata nasional karena di Sulsel ini kontribusi pertumbuhan ekonominya bertumpu pada perdagangan, pertanian hingga perikanan. “Bidang pertaniannya sangat luar biasa, kalau kita lihat kredit usaha rakyatnya itu hampir 40 persen lebih bertumpu pada sektor pertanian. Ini sangat bagus sekali dan punya NPL (Non-Performing Loan) relatif sangat kecil hanya 1 persen lebih. Ini harus dicontoh, sehingga target yang diinginkan pemerintah untuk penyaluran kredit KUR itu tercapai dengan baik,” tandas Wakil Ketua Banggar DPR RI itu.

Diketahui kinerja ekonomi Sulsel pada triwulan IV 2021 menunjukkan adanya pemulihan dengan tumbuh di angka 7,89 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,25 persen (yoy). Sementara inflasi Sulsel secara keseluruhan tahun 2021 tercatat sebesar 2,40 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 2,04 persen (yoy). Dengan melihat kondisi saat ini, ekonomi Sulsel pada tahun 2022 diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dengan rentang 4,9-5,7 persen (yoy).

Turut hadir, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo, Asisten Gubernur Bank Indonesia (BI) Dwi Pranoto, Deputi Komisioner Pengawas IKNB II  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Moch Ihsanuddin, Sestama Badan Pusat Statistik (BPS) Atqo Mardiyanto, serta perwakilan Himpunan Bank Milik Negara/Himbara (Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara), Jamkrindo Sulawesi Selatan, Askrindo Sulawesi Selatan, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (sf)