Anggota Komisi VII DPR RI Nurhasan Zaidi dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Kepala BSKJI dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022). Foto: Oji/Man

Anggota Komisi VII DPR RI Nurhasan Zaidi menekankan negara harus hadir dengan lebih cepat merespon perkembangan dan tumbuhnya industri yang semakin hari semakin cepat. Menurutnya, pertumbuhan industri kini tumbuh luar biasa cepat, sehingga negara harus mampu mengimbangi agar tidak terlambat dalam mengantisipasinya.

"Tentunya era industri luar biasa tumbuhnya. Industri kan seringkali tumbuh lebih cepat dari apa yang kita desain, sehingga ya memang orang dagang, orang bisnis cepet banget mikirnya. Belum kita atur regulasinya, mereka sudah lebih cepat. Itu namanya juga orang bisnis, (kalau) bukan orang bisnis ya terlambat mengantisipasinya," ujarnya dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, salah satu tantangan dalam menghadapi perkembangan industri kini adalah adanya transisi dari era pertanian ke era industri. Transisi ini, menurutnya telah berpengaruh terhadap berubahnya gaya hidup suatu daerah. Untuk itu, tidak hanya dibutuhkan perencanaan yang matang dalam menghadapi transisi tersebut, tetapi juga implementasi dan sinergitas yang baik dengan perusahaan dan pemerintah daerah.

"Kadang-kadang para perusahaan industri di kawasan itu juga susah diajak sinergi, mau dewe­-nya aja pak. Jadi bapak (Kepala BSKJI dan Dirjen KPAII) di atas kertas bagus, tapi implementasinya belum, belum lagi persoalan kawasan industri yang kawasan hijau lah, bapak bilang industri hijau, tapi nyatanya semau-maunya juga pak, urusan-urusan seperti persoalan perizinan, persoalan limbah, persoalan apa ini siapa yang mengendalikan, nah itu persoalan lain," imbuh Nurhasan.

Lebih lanjut, transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) ke Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) di Kementerian Perindustrian diharapkan mampu merespon tantangan perkembangan industri dengan lebih baik. "Negara tidak boleh lebih lambat dari perusahaan industri, negara ini punya power yang kuat, kita sering, mereka lebih cepat dari kita," tegas legislator dapil Jawa Barat IX ini.

Sehingga, dengan transformasi yang lebih implementatif tersebut, negara diharapkan mampu menjadi kontrol yang baik dalam mengantisipasi dan menghadapi perkembangan industri yang semakin cepat. "Ini lagi-lagi kontrol pak, jadi kontrol, arahan dari Kementerian Perindustrian tingkat pusat ini penting pak, jadi langkah-langkah bapak juga saya apresiasi dalam beberapa hal, tetapi antisipasi kedepan juga tentu tugas kita bersama kita DPR dan eksekutif," tutupnya. (bia/sf)