Pemerintah Harus Bantu dan Dorong UMKM untuk Berkembang

08-06-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam saat Raker dengan Menteri Koperasi dan UMKM dan RDP Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN). Foto: Oji/nvl

 

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam berharap Kementerian Koperasi dan Usaha, Kecil dan Menengah (UKM) untuk dapat ikut berkontribusi dalam memulihkan perekonomian nasional sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19. Sebab, menurutnya salah satu yang paling berdampak akibat pandemi adalah pelaku UMKM yang justru belum banyak mendapat perhatian dari pemerintah. 

 

Seperti dengan mendorong masyarakat lebih mandiri melalui bantuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bantuan UMKM tersebut, sebut Mufti dilakukan salah satunya melalui program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).  BPUM merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha mikro.

 

"Salah satu yang akan didorong Kementerian Koperasi dan UKM ini adalah BPUM, yaitu bantuan tunai untuk masyarakat, pada awal pandemi itu sempat ada di angka 2,4 juta, kemudian pada periode berikutnya 1,2 juta, hari  ini ke depan akan ada 600 ribu untuk tiga juta UMKM," ujarnya saat ditemui Parlementaria, usai Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UMKM dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2022). 

 

Lebih lanjut, selain bantuan kepada UMKM, politisi PDI-Perjuangan ini berharap adanya dukungan dalam pendampingan kepada UMKM yang ada agar bisa tumbuh dan berkembang. "Yang jadi harapan kami bukan sekadar bantuan masyarakat, sebenernya bukan soal duitnya tapi soal bagaimana ada yang mendorong mereka (masyarakat) yang mengajak mereka bagaimana bisa tumbuh dan berkembang," imbuhnya. 

 

Untuk itu, di samping pendataan kepada UMKM yang akan dilakukan  Kementerian Koperasi dan UKM, Mufti menekankan pentingnya pendampingan untuk dapat mendorong UMKM yang sudah ada dapat lebih baik lagi. "Maka harapannya tidak hanya untuk pendataan, tetapi bagaimana yang sudah didata ini untuk bagaimana mereka (UMKM) yang perlu kita bantu, kita bantu agar mereka bisa naik kelas," jelasnya. (bia/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...