Kunjungi PT Pupuk Indonesia, Komisi VI Soroti Kelangkaan Pupuk

24-06-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M. Sarmuji memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Pupuk Indonesia (Persero). Foto: Hanum/rni

 

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M. Sarmuji memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Pupuk Indonesia (Persero), dalam rangka tata kelola industri pupuk nasional, di Kabupaten Gresik, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/6/2022). Sarmuji menyoroti kelangkaan pupuk yang kerap dirasakan petani saat musim tanam. Pihaknya pun kerap menerima pengaduan masyarakat terkait kelangkaan pupuk ini.

 

“Di sini, kami (Komisi VI DPR RI) minta konfirmasi kepada PT Pupuk Indonesia. Kenapa pada saat musim tanam ini justru terjadi kelangkaan. Komisi VI DPR RI  akan mendesak PT. Pupuk Indonesia beserta seluruh jajarannya terutama untuk mengawasi jalur distribusi pupuk ini jangan sampai ada penyelundupan, khususnya pupuk subsidi ke pasar internasional,” kata Sarmuji.

 

Pemerintah diberitakan mengalami kesulitan memenuhi target kebutuhan pupuk bersubsidi karena keterbatasan anggaran. Pemerintah mencatat volume pupuk bersubsidi yang bisa ditopang pemerintah tidak lebih dari 9 juta ton atau senilai Rp25,27 triliun. Adapun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi tahun ini adalah 24,3 juta ton.

 

Menurut politisi Partai Golkar itu, jika pupuk subsidi masuk ke pasar internasional, harga pupuk akan jauh lebih tinggi dibandingkan harga di pasar domestik. Hal tersebut yang diminta Sarmuji beserta Anggota Komisi VI DPR RI kepada PT Pupuk Indonesia untuk dapat fokus dan benar benar dapat menjamin hal itu tidak terjadi. 

 

"Dan pastinya kita (Komisi VI DPR RI) juga sangat berharap agar petani bisa merasakan kehadiran Negara, khususnya pada saat waktu mereka (petani) menanam. Terutama menanam pupuk yang sangat diperlukan secara masif yaitu pupuk urea," jelas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI itu.

 

Selain itu Sarmuji juga memberikan apresiasinya atas kinerja PT Pupuk Indonesia. Sebab, menurutnya laporan keuangan yang dimiliki oleh PT Pupuk Indonesia saat ini mendapatkan keuntungan yang besar, meskipun diketahui terdapat beban dan kendala dari berbagai pihak. (hnm/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...