Wujudkan Kedaulatan Pangan, Sondang Tampubolon Minta BUMN atasi Kelangkaan Pupuk

24-06-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon. Foto: Hanum/rni

 

 

Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon meminta kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) Provinsi Jawa Timur untuk dapat membantu mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Menurutnya, untuk mewujudkan kedaulatan pangan, perlu adanya dukungan dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut dalam hal ketersediaan pupuk di lapangan yang memiliki kualitas terbaik dengan harga terjangkau.

 

“Sekali lagi kami sampaikan kepada perusahaan BUMN, di tengah-tengah pemulihan ekonomi nasional pasca Covid-19 ini, bagaimana bisa meningkatkan produktivitas daripada komoditas-komoditas yang ada di seluruh Indonesia. Jangan sampai negara berbisnis dengan rakyatnya,” tegas Sondang usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Petrokimia Gresik, di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Selasa (21/6/2022). 

 

PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai BUMN yang beranggotakan PT Pupuk Petrokomia Gresik, PT Pupuk Kaltim, Pupuk Iskandar Muda, Pupuk Sriwijaya, PT Mega Eltra dinilai penting guna mengemban penugasan Pemerintah untuk mengamankan pemenuhan kebutuhan pupuk nasional. "Oleh karena itu tadi itu yang kami sampaikan dan menyambut baik para direksi dan jajarannya agar bisa bagaimana negara benar-benar hadir  dan petani benar-benar merasakan kesejahteraan" ungkap politisi PDI-Perjuangan tersebut.

 

Karena itu, secara umum, kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan dari PT Pupuk Indonesia dan holding, anak-anak perusahaan serta instansi dan pihak-pihak terkait dalam rangka memastikan terjaminnya pasokan pupuk serta stabilitas harga pupuk dalam negeri. "Karena itu setelah kunjungan kali ini, kami akan terus melakukan koordinasi dan memanggil, baik Kementerian BUMN dan Kementerian Perdagangan untuk melakukan rapat yang dapat menghasilakan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I itu. (hnm/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...