Andre Rosiade Minta Perhatikan Proporsi Penyandang Disabilitas dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2022

28-06-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi Kementerian BUMN RI dan FHCI, di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Foto: Oji/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Forum Human Capital Indonesia (FHCI) untuk memperhatikan proporsi Penyandang Disabilitas (PD) dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2022. Sebab, menurutnya, proporsi penerimaan PD dalam bekerja di instansi pemerintah maupun BUMN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

 

“Karena mereka (penyandang disabilitas) harus punya hak yang sama dan ini sudah menjadi peraturan di UU,” jelas Andre dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi Kementerian BUMN RI dan FHCI, terkait pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Rekrutmen Bersama Pegawai BUMN, di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022).

 

Selain itu, dilihat dari tingginya antusias masyarakat Indonesia yang mendaftar dalam Rekrutmen Bersama BUMN tersebut, ia berharap akan ada rekrutmen kembali, baik dilakukan secara rekrutmen bersama maupun dari masing-masing BUMN yang ada di Indonesia. “Dari yang melamar sebanyak 250.000 orang, tetapi yang diterima hanya 2.700 orang. Kami berharap akan ada rekrutmen selanjutnya karena melihat potensi yang begitu besar karena banyak yang mendaftar,” jelas Andre.

 

Politisi Partai Gerindra ini berharap cara rekrutmen pegawai BUMN seperti ini dapat dilanjutkan ke depannya. “Ini tata cara baru. Yang penting tidak ada lagi era titipan. Kita butuh SDM yang unggul yang bisa membangun BUMN kita yang lebih maju lagi,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat I tersebut. (rdn/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...