Anggota DPR Soroti Pilot yang Menjabat Direksi Garuda Indonesia

30-06-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta. Foto: Muncen/rni

 

 

Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta menyoroti banyaknya pilot yang menjabat dalam direksi PT Garuda Indonesia (Persero). Menurutnya hal tersebut dapat mengganggu kinerja direksi Garuda Indonesia bahkan dapat menimbulkan konflik internal karena banyaknya jabatan penting yang justru diisi oleh pilot. Terlebih dalam kondisi Garuda saat ini yang sedang berbenah.

 

Hal tersebut disampaikan Nyoman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Direktur Utama PT Semen Kupang, terkait pembahasan mengenai pendalaman inisiatif corporate action tahun 2022, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2022).


"Saya hitung ya, ada direktur human capital itu diisi oleh pilot, terus ada vice president untuk human capital-nya juga, vice president untuk risiko manajemen juga, vice president untuk kontrol dan untuk learning dan development juga pilot, terus vice president untuk corporate dan corporate safety juga pilot, terus SN untuk operation training juga pilot, dan yang terakhir adalah vice president untuk training dan controlling itu banyak diisi oleh pilot," ujar politisi PDI-Perjuangan ini.

 

Nyoman menilai, banyaknya pilot yang menjabat dalam direksi Garuda dapat menimbulkan konflik serius yang terjadi di internal Garuda. Terlebih, pilot-pilot yang menjabat tersebut selain memegang jabatan juga masih harus terbang. “Jadi informasi ini kan saya dapatkan dari orang dalam, itu menimbulkan konflik yang serius di dalam ketika justru diharapkan Garuda berbenah. Yang menariknya adalah mereka juga dapat tunjangan jabatan dan dapat GHA, dapat juga tunjangan instruktur dan mereka juga sekali waktu juga terbang," jelasnya.

 

Selain itu, menurut Nyoman, jika direksi Garuda banyak diisi oleh pilot, dapat mengganggu pejabat-pejabat lain yang memang meniti karir yang berkaitan dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. "Tolong dijawab, ini mungkin tidak banyak yang tahu, karena informasinya dari orang dalam dan mereka menyebutnya ini semuanya pilot dan mengganggu pejabat-pejabat yang sebelumnya memang meniti karier yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing. Jadi ya kalau terbang yang terbang ya kalau sudah jadi pilot senior ya pilot senior tidak mengambil jabatan-jabatan yang memang sudah dipersiapkan dari pejabat karir yang lain," tegasnya.

 

Untuk itu, Nyoman berharap sebagai perusahaan kebanggan nasional, nantinya tidak ada lagi persoalan-persoalan yang terjadi di tubuh Garuda. "Kami berharap tidak lagi ada persoalan persoalan penyimpangan keuangan korupsi di tubuh Garuda. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami ingin memberikan masukan karena banyak juga menerima masukan terhadap persoalan personalia di Garuda ternyata di Garuda ada hal-hal yang menimbulkan konflik internal karena banyaknya jabatan-jabatan penting di pusat itu yang justru diisi oleh pilot," ungkap legislator dapil Bali tersebut. (bia/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...