Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian, Direksi PT Kawasan Industri Dumai, Direksi Wilmar Group, Pemkot Dumai dan Pemprov Riau di Kawasan Industri Dumai, Riau, Senin (11/7/2022). Foto: Aisyah/Man

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir meminta transparansi data pengelolaan Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya yang berada di Kawasan Industri Dumai, Provinsi Riau, khususnya data terkait jumlah CPO untuk diekspor dan untuk dalam negeri. Menurut Nasir, hal ini berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng dan harga minyak goreng yang mahal sehingga membebankan masyarakat. Ia mengaku kecewa karena beberapa data yang diterima Komisi VII DPR RI tidak menjelaskan secara transparan regulasi yang terjadi di kawasan industri. 

“Ada tiga kawasan industri di Dumai ini, tapi hanya satu kawasan dan itu pun datanya tidak cukup. Kami menginginkan dari mulai TBS (Tandan Buah Segar) sampai pengelolaan CPO maupun minyak goreng ini, kita minta (data) transparan dan kami minta harga TBS ini juga bisa meningkat, supaya masyarakat bisa merasakan bagaimana kelangkaan minyak goreng maupun mahalnya minyak goreng ini setimpal dengan harga TBS.” ujar Nasir usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian, Direksi PT Kawasan Industri Dumai, Direksi Wilmar Group, Pemkot Dumai dan Pemprov Riau beserta jajaran di Kawasan Industri Dumai, Riau, Senin (11/7/2022).

Politisi Partai Demokrat ini mendorong agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat sebelum diekspor ke luar negeri sehingga masyarakat merasakan besarnya produksi CPO. “Kami minta semua perusahaan-perusahaan (tenant PT Wilmar Group) ini menjelaskan berapa produksi yang diperoleh perhari, berapa per bulan, per tahun,  berapa ekspor, berapa minyak curah maupun minyak goreng kemasan yang diproduksi untuk dalam negeri dan berapa harga yang pantas untuk dalam negeri dan berapa data harga yang diperoleh perusahaan untuk diekspor,” tuturnya.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Riau II tersebut juga menuturkan bahwa kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai jika hasil bumi dapat dinikmati dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. “Kita minta sesuaikan lah harga TBS ini agar masyarakat bisa nyaman dan terasa (ringan), bisa membuat harga minyak goreng juga terjangkau dan murah untuk masyarakat. Kalau tadi minyak curahnya Rp14.000, maka minyak kemasannya juga di-range harga tersebut. Jadi mungkin bisa diturunkan (ke) Rp10.000, itu jauh lebih baik karena besarnya produksi kita ini harusnya meringankan kebutuhan masyarakat,” tandas Nasir.

Menindaklanjuti kelengkapan data terkait jumlah produksi minyak goreng dalam negeri dan data ekspor, Komisi VII DPR RI akan segera mengundang mitra kerja terkait. Nasir bersama Anggota Komisi VII DPR RI lainnya akan segera membahas dalam rapat kerja pada masa sidang mendatang. Hal ini dilakukan agar dapat mendalami persoalan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng yang terjadi belakangan ini. (ais/sf)