Komisi IX DPR RI menerima aspirasi dari DPRD Provinsi NTT mengenai RUU tentang Keperawatan dan akan menjadikannya sebagai bahan masukan pada proses perumusan RUU Keperawatan oleh Komisi IX DPR RI.

Ketua Pokja Kesehatan Komisi IX  Charles J Mesang yang memimpin RDPU dengan DPRD NTT berjanji akan menyelesaika pembahasan RUU Keperawatan  pada periode DPR RI saat ini.

“Bahwa apa yang diinginkan DPRD NTT sudah terangkum dalam RUU Perawatan, kami berjanji bahwa periode ini juga RUU Keperawatan bisa diselesaikan,” kata Charles di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta (28/5)

Charles  meminta DPRD Provinsi NTT untuk terus meningkatkan pengawasan realisasi anggaran terhadap pembangunan infrastruktur, SDM kesehatan serta sarana prasarana kesehatan dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif di wilayah Provinsi NTT.

Charles meminta bantuan DPRD NTT untuk mengawasi RS Johanes yang manajemennya dinilai buruk. Karena RSUD merupakan tanggung jawab daripada DPRD Provinsi dalam pengawasan APBDnya.

“Mengenai infrastruktur di bidang kesehatan, mungkin teman-teman di Komisi IX ngiri karena  NTT mendapat porsi  yang paling besar. Kemarin tidak ada Rumah Sakit yang mendapatkan anggaran 40 M, kecuali  RS Johanes di NTT.  Namun manajemen di RS Johanes  amburadul tolong diawasi dengan  baik,” ujar Charles.

Untuk masalah RS Johanes, Komisi IX DPR RI sudah meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kesehatan sudah turun dua kali untuk memberhentikan RS tersebut dalam arti bagaimana membantu menata sehingga benar-benar RS tersebut dapat berjalan dengan baik.

Charles memberikan contoh  amburadulnya RS Johanes, bahwa  obat-obat rutin yang semestinya dibeli namun tidak tersedia di RS Johanes.  RS Johanes malah  membeli obat-obat yang komisinya besar. Sehingga obat-obat yang komisi besar  dan  tidak dipakai tersebut menumpuk di gudang, sedangkan obat-obat rutin itu tidak ada. Sebagai contoh yang lain,  sudah ada agenda untuk cuci darah namun  regretnya juga tidak ada, harus pasien yang beli.

Dijelaskan Charles bahwa tahun ini akan dibangun RS Perbatasan di Atambua dengan dana 70  Milyar, dan sudah dikucurkan sebesar  35 Milyar.   Untuk Sumbawa Tengah yang tidak memiliki  Rumah Sakit, sudah diletakkan Rumas Sakit Lapangan. Tinggal  Sumbawa Barat Daya.

“Jika dana BOP dibawa ke selatan, NTT paling tinggi di Indonesia. NTT yang medannya dinilai tidak seberapa, namun  NTT  mendapatkan dana 250 juta per puskesmas, termasuk  papua barat, yang lain semua dibawah,” papar Charles.

Sedangkan mengenai tenaga kesehatan Poltekes, juga mendapatkan bantuan yang sangat besar.  Gedungnya 17 Milyar untuk tahun 2012 dan untuk  peralatannya 20 Milyar. “Hanya satu yang tidak dapat kami perjuangkan yaitu mengenai RS Jiwa, yang sebenarnya hanya membutuhkan 20 M. Waktu itu kami masih di Badan Anggaran sudah kami perjuangkan tapi tidak bisa. Tidak diijinkan oleh Bappenas dan Diknas,” imbuhnya.

Menurut Charles perhatian Komisi IX DPR RI untuk NTT sangat luar biasa, sampai masalah air bersih dari kesehatan dengan  program tapsimasnya,   demikian pula dengan  hal perbaikan gizi hanya NTT saja yang mendapat pehatian pemerintah cukup besar. (sc)