Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat bertukar cinderamata usai menerima audiensi dari kelompok-kelompok masyarakat di di ruang rapat pimpinan. Foto: Ist/nvl

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi dari kelompok-kelompok masyarakat di di ruang rapat pimpinan, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (25/7/2022). Dua di antara kelompok masyarakat yang diterima audiensi tersebut adalah dari Perkumpulan Pengobat Tradisional Interkontinental Indonesia (PPTII), Pendidikan Tenaga Kesehatan Tradisional dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur; dan dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS).

Saat menerima aspirasi dari PPTII dan pihak terkait lainnya, Dasco berkomitmen akan meneruskannya ke komisi terkait, yaitu Komisi IX DPR RI. “Mereka menyampaikan soal pelayanan kesehatan tradisional yang ini memang tidak mudah, mulai dari permasalahan seperti tenaga kerja yang tidak tertampung, regulasi dan lain-lainnya,” ujar Sufmi Dasco.

Karena itu, Pimpinan DPR RI segera merespons dan menyampaikan langsung ke Pimpinan komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PPTII beserta stakeholder terkait, agar lebih detail menerima aspirasi dalam mengatur, menampung, regulasi, dan evaluasi ke Kementerian Kesehatan, agar kesehatan tradisional lebih tertata dengan baik, lebih maju dan nakes tradisional juga dapat terserap dengan baik.

“Nantinya di dalam RDPU dengan komisi IX DPR, saya minta PPTII untuk mempersiapkan bahan, informasi dan data agar lebih produktif. Sehingga dapat menghasilkan kesepakatan dan regulasi yang dihasilkan menjadi lebih tepat, terlebih lagi agar tenaga kesehatan tradisional bisa terakomodir, terserap dan aspirasi dapat tertampung dengan baik,” jelas Politisi Partai Gerindra tersebut.

Selain itu, saat menerima audiensi dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Sufmi Dasco juga meminta agar komisi terkait, yaitu Komisi II DPR RI untuk segera menindaklanjuti persoalan. Yaitu, soal belum optimalnya pengelolaan desa untuk pengembangan, pembangunan dan kesejahteraan desa tentunya.

“Kendala - kendala di lapangan tentunya ada, terutama terkait kebijakan yang lebih tinggi itu harus ada petunjuk dari pusat,” ujarnya. Sufmi Dasco menilai para penggiat di desa ini tentulah sangat penting karena langsung menyentuh ke akar rumput yaitu masyarakat desa. Dalam hal ini DPR RI tentunya mengapresiasi dengan ABPEDNAS.

“Nantinya DPR RI setelah reses akan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Abpednas dan Abped Daerah untuk bisa menyampaikan bahan aspirasi dan masukannya di Komisi II DPR RI, untuk bisa menghasilkan kesimpulan yang mengikat dan tentunya untuk pengembangan dan kesejahteraan desa,” tutupnya. (rdn/aha)