Rieke Diah Pitaloka Dukung BUMN Memulai Industri Kantong Darah di Tanah Air

02-08-2022 / KOMISI VI
Anggota komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Foto: Ist/nvl

 

Anggota komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendukung penuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi memulai industri kantong darah dengan melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI). Pasalnya, selama ini Indonesia masih mengimpor kantong darah dari negara lain.

 

"Saat ini kita masih impor kantong darah pada kondisi tertentu misalnya saat terjadi suatu tes negara eksportir seperti bencana maka dapat berimbas terhadap risiko ketersediaan darah untuk kebutuhan medis di tanah air,” ujar Rieke kepada awak media saat kunjungan ke PMI Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (1/8/2022).

 

Akibatnya kantong darah yang masih impor dari luar negeri, lanjut Rieke, maka darah bagi kebutuhan medis di Indonesia tergolong mahal. Menurut PMI Kabupaten Bekasi, satu kantong darah harganya sekitar Rp100 ribu. Padahal persoalan darah merupakan masalah kemanusiaan, sehingga darah tidak boleh diperjualbelikan.

 

Politisi PDI-Perjuangan ini juga menilai sangat memungkinkan bagi Indonesia untuk mendirikan industri kantong darah, dan Indonesia memiliki potensi dan pengembangannya. Oleh karena itu Rieke mendukung BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) yang salah satu prioritas risetnya adalah bidang kesehatan. 

 

Terutama mengkaji secara mendalam terkait teknologi dan inovasi untuk pembangunan industri nasional kantong darah dan fraksionasi plasma darah. “Ke depan kami akan membicarakan isu kantong darah dan fraksionasi plasma darah ini kepada Kementerian BUMN sebagai mitra kerja kami di Komisi VI DPR RI,” ungkap legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII itu. (ayu/aha)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...