Anggota Komisi VI DPR RI Jon Erizal dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN dan Menteri Perdagangan membahas laporan APBN 2021, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022). Foto: Andri

Anggota Komisi VI DPR RI Jon Erizal mengusulkan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat menyeleksi dengan baik BUMN mana yang berhak mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN). Menurut politisi PAN itu, BUMN yang akan mengajukan PMN harus betul-betul memiliki rencana yang terukur sehingga PMN yang didapatkan akan benar-benar efektif.

“Saya mengusulkan kalau bisa PMN yang diajukan ke kita nanti atau ke depan ini betul-betul ada panitia yang menyeleksi atau tim yang diseleksi dari kementerian, karena saya dapat informasi ‘A1’ juga itu ada beberapa PMN yang dicairkan atau kita setujui, tapi BUMN-nya sendiri itu nggak butuh. Nah ini kan berbahaya," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN dan Menteri Perdagangan membahas laporan APBN 2021, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Untuk itu, nantinya Jon meminta BUMN yang mengusulkan PMN untuk menyampaikan usulan PMN secara komprehensif. Disertai dengan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. "Usulan PMN itu harus komprehensif, jadi jangan sepotong-sepotong gitu tiap tahun mengajukan lagi, paling tidak ada short term, medium term dan long term rencana mereka, sehingga kita bisa tahu betul ini seperti apa," imbuh Jon Erizal.

Selain Jon Erizal, Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih juga menekankan bahwa BUMN-BUMN yang akan mengusulkan PMN nantinya perlu menghitung terlebih dahulu usulan PMN tersebut secara skala ekonomi. Sebab, pihaknya tidak ingin nantinya PMN yang diberikan justru malah menguap begitu saja karena tidak cukup untuk membenahi BUMN tersebut.

“Saya minta untuk kedepannya terutama apa yang dimintakan kepada kita, BUMN meminta PMN kepada kita ini perlu dihitung secara skala ekonominya pak, karena PMN PMN yang sebelumnya menguap begitu saja. Jadi secara skala ekonominya kalau memang PMN ini kurang, ya nggak usah dipakai itu PMN nya, kembalikan saja ke negara," tegas politisi Partai Golkar yang akrab disapa Demer tersebut. (bia/sf)