Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid saat bertukar cenderamata usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI. Foto: Runi/nvl

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid mengatakan, untuk kemajuan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), perlu adanya dukungan terhadap kemuktahiran alat serta kemampuan untuk mampu memonitoring anomali traffic di ruang siber. Kecerdasan alat dengan teknologi terbarukan sangat penting untuk meng-update kemampuan mendeteksi serangan-serangan tersebut. Guna mendukung semua itu, perlu adanya dorongan dalam peningkatan anggaran. Komisi I DPR RI berharap adanya political will dari pemerintah.

“Kita berharap dengan adanya political will dari pemerintah, (anggaran) daripada BSSN bisa ditingkatkan. Agar kemajuan teknologi dan kemampuan negara dalam mendeteksi serangan-serangan bisa jauh lebih baik dari hari ini,” kata Meutya usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dalam rangka monitoring program penanganan siber menghadapi Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) tahun 2024, di Kantor BSSN, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (2/9/2022).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, dalam kurun waktu satu minggu hingga dua minggu ke belakang, Komisi I DPR RI telah membaca di media massa banyak sekali serangan-serangan yang ditujukan kepada lembaga, kementrian maupun perusahan terkait perlindungan data. Untuk itu Komisi I hadir guna melihat sejauh mana peran BSSN dalam mengamankan data-data pasalnya perlindungan data menjadi sangat penting.

“Kita melihat bagaimana peran BSSN bisa bekerja secara efektif dan efesien untuk menjaga, sekaligus mengawal deteksi-deteksi awal terhadap serangan-serangan yang terjadi. Agar lembaga, kementerian maupun perusahaan bisa mengantisipasi, meminimalisir serangan yang masuk,” pungkas legislator dapil Sumatera Utara I itu.

Kepala BSSN RI Hinsa Siburian menyampaikan permasalahan syang perlu menjadi perioritas kedepan dalam meningkatkan peran dari BSSN. “Kita berharap setelah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) disahkan bisa menguatkan peran dari BSSN kemudian berikutnya Undang Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (UU KKS) bisa juga dirampungkan. Karena bagaimanapun UU tersebut juga akan melindungi yang nanti sebagai dasar hukum untuk mengamankan data,” ungkap Hinsa.

Hinsa menjelaskan peran BSSN dalam menghadapi Pilpres dan Pileg tahun 2024. Pengamanan siber dalam rangkaian pemilu terdapat tantangan, yakni BSSN menilai kurangnya kesadaran akan pentingnya keamanan dan terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional  sebagai pengelola sistem elektronik penyelenggaraan Pemilu. Perlu adanya penerapan tata kelola keamanan siber secara optimal pada seluruh sistem elektronik penyelenggaraan pemilu. Tingkat kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) masih cukup rendah dalam menindaklanjuti notifikasi deteksi dan insiden siber.

Dalam menjawab tantangan yang ada, BSSN menjalankan berbagai program peningkatan awareness dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti literasi, kampanye digital, workshop, cyber drill test, dan lain-lainnya.  Terkait notifikasi deteksi dan insiden siber, BSSN membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di Instansi Penyelenggara Pemilu, seperti KPU, Bawaslu, DKPP agar memiliki respon cepat dan penanganan tepat jika terdapat insiden siber. “Sesuai dengan tugas dan fungsinya saya beserta jajaran BSSN siap mendukung kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024,” tutup Hinsa. (rni/sf)