Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hatari saat memimpin Tim Kunspek Komisi XI DPR rapat dengan Gubernur, Jajaran BI Pusat dan Daerah terkait pengendalian inflasi di Provinsi Jambi, Jumat (9/9/2022). Foto: Jaka/nvl

Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hatari menyatakan, perlu adanya kolaborasi antar lembaga pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi tingginya inflasi yang terjadi di Provinsi Jambi. Pasalnya, baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengungkapkan kepada publik, Provinsi Jambi menjadi daerah yang paling tertinggi inflasinya mencapai angka 8,55 persen.

"Untuk menyelesaikan hal tersebut  harus ada kolaborasi menjadi satu kesatuan dengan semua pihak, jangan jalan sendiri-sendiri. Kami melihat yang konsen menangani masalah ini adalah Bank Indonesia, jikalau pihak BI tidak konsen pasti kolaborasi jadi semakin sulit, apalagi disejumlah daerah kolaborasi antar daerahnya masih lemah," ujar Hatari saat memimpin Tim Kunspek Komisi XI DPR rapat dengan Gubernur, Jajaran BI Pusat dan Daerah terkait pengendalian inflasi di Provinsi Jambi, Jumat (9/9/2022).

Menurut Politisi F-Nasdem ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi melaporkan terdapat dua daerah yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi nasional, yakni Kota Jambi dan Kota Muara Bungo, yang dipicu masalah ketersediaan barang kebutuhan dan harganya di pasaran yang sedang naik.  Salah satu penyebabnya adalah inflasi volatile food yang mencapai 11,47 persen (secara tahunan/yoy) dari seharusnya maksimal 6 persen. Sementara itu, inflasi administered prices, yang di dalamnya ada tiket pesawat, mencapai 6,51 persen (yoy).

"Tadi diterangkan oleh pak gubernur, walaupun terjadi inflasi yang cukup tinggi disini tetapi pertumbuhan ekonomi disini cukup stabil. Dikarenakan inflasi yang terjadi disini disebabkan oleh kekurangan distribusi ketersediaan bahan pangan, salah satu komoditi yang mendominasi tingginya inflasi adalah ketersediaan cabai. Saya mengapresiasi Pak Gubernur juga telah membentuk toko pangan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) walaupun per bulan Agustus sempat turun hanya 1 persen, tapi kedepannya kita dukung," terang Legislator Dapil Maluku Utara.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jambi, Al Haris menyampaikan, kepada semua pihak yang terkait, tolong hadirkan sejumlah komoditi yang menyebabkan inflasi di Provinsi Jambi. Karena di lapangan juga harganya menjadi tinggi karena ketersediaanya kurang.

"Contohnya di Kota Jambi, kita butuh cabai perhari itu 16 ton tapi yang masuk cuma 10 ton, itu pun berebut dengan daerah-daerah penyangga yang akhirnya kebutuhan ideal untuk Kota Jambi semakin berkurang. Ini yang juga membuat harganya naik, karena cabai ini penyumbang inflasi tertinggi," ungkapnya.

Selain itu, Haris juga menjelaskan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah bekerja dengan BI mencari solusi terhadap permasalahan inflasi ini, "Alhamdulillah pada bulan Agustus 2022 kita turun menjadi 7,70 persen (yoy), tapi karena kenaikan awalnya sudah sangat tinggi saat itu, di angka 8,55 persen. Sehingga turunnya jadi tidak terlalu berpengaruh karena naiknya terlalu tinggi dari sejak awal," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Haris, pihaknya telah membuat langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi tersebut, yaitu dengan memantau ketersediaan harga melalui kegiatan sidak harga pangan, operasi pasar dan kegiatan pasar murah. Selain itu, pihaknya juga memantau ketersediaan pasokan secara berkala, kelancaran distribusi pangan, dan melakukan komunikasi efektif. (jk/aha)