Dalam rangka menyerap aspirasi dan masukan terkait pembahasan RUU tentang Lambang Palang Merah, Badan legislasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 12-14 Juni 2012. Tim dipimpin Wakil Ketua Baleg, H. Sunardi Ayub (F-Hanura).

Agenda pertama, tim melakukan pertemuan dengan Gubernur NTB, KH. Zainul Majdi beserta jajarannya, DPRD provinsi, Basarnasda, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Daerah, Kepala Kesehatan Kodam (Kesdam)  IX/Udayana, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Dilanjutkan dengan pertemuan dengan jajaran Palang Merah Indonesia (PMI) NTB.

Agenda berikutnya tim baleg DPR RI melakukan pertemuan dan diskusi dengan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, untuk menggali masukan dari kalangan akademisi terkait materi muatan RUU tentang Lambang Palang Merah.

Saat Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR RI dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beberapa waktu lalu, Ketua umum PMI, H. Jusuf Kalla mengatakan, lambang palang merah merupakan simbol hubungan internasional, pelindung, dan tanda pengenal bagi negara yang berada dalam kondisi konflik dan darurat.

Jusuf kalla menambahkan, sesuai dengan Konvensi Genewa, lambang palang merah yang dapat digunakan adalah satu dari dua lambang yaitu lambang bulan sabit merah dan palang merah. ”Lambang bulan sabit merah biasa digunakan oleh negara-negara Islam, sedangkan lambang palang merah digunakan secara internasional. Untuk itu RUU ini menjadi penting bagi Indonesia,” tegas mantan Wakil Presiden RI ini.

Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI ke NTB : H. Sunardi Ayub (F-Hanura), Khatibul Umam Wiranu (F-PD), Nanang Samodra (F-PD), Irvansyah (F-PDIP), KH. Aus Hidayat Nur (F-PKS), Jamaluddin Jafar (F-PAN), HM. Unais Ali Hisyam (F-PKB), dan Djamal Azis (F-Hanura. (Yud.Tvp)