Setujui Penambahan Anggaran Pemilu 2024, Junimart Girsang: Semoga Tidak Ada Korban Jiwa Lagi

21-09-2022 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang. Foto: Opie/Man

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menegaskan penambahan anggaran Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) dilakukan berdasarkan pembahasan mendalam dengan tujuan agar Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 berjalan dengan baik dan tidak menelan korban jiwa seperti pada Pemilu 2019.

 

Sebelumnya, Komisi II DPR RI menyetujui penambahan anggaran Rp7,86 triliun kepada KPU dan sebesar Rp6,06 triliun kepada Bawaslu RI untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal itu disepakati dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI bersama KPU dan Bawaslu di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/9/2022).

 

“Penambahan anggaran disetujui dengan tujuan peristiwa miris pada Pemilu 2019 tidak terulang lagi, jangan ada korba jiwa lagi, apalagi petugas penyelenggara Pemilu yang meninggal dunia akibat kelelahan,” jelas Junimart saat ditemui usai rapat.

 

Menurut Junimart, anggaran Pemilu yang minimalis sangat berpengaruh meningkatkan risiko pada pelaksanaan Pemilu 2024 yang serentak melaksanakan pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif, serta dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah di tahun yang sama.

 

Kenaikan anggaran diharapkan menutup risiko petugas pemilu jatuh sakit bahkan meninggal dunia akibat kelelahan. Pada Pemilu 2019 lalu, diketahui ada 894 petugas Pemilu meninggal dunia dan 5.175 petugas Pemilu mengalami sakit.

 

"KPU dan Bawaslu inikan bekerja berbasis anggaran, jadi kinerja itu berbasis anggaran. Tentu ketika anggarannya minim, maka kinerjanya juga tidak maksimal dan akan sangat berisiko juga tentunya dengan hasil demokrasi kita," ucap politisi PDI-Perjuangan ini. (we/sf)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...