Komisi V DPR RI mendukung program Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menata pemukiman kawasan Ciliwung. Agar program tersebut mencapai sasaran, Komisi V berharap perencanaannya betul-betul komprehensif, realistis sehingga matang.

            Demikian disampaikan Anggota Komisi V DPR Ali Wongso dalam rapat kerja dengan Menteri Perumahan Rakyat dan jajarannya, Kamis sore (14/6), yang dipimpin Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow.

            Ali Wongso mengatakan, program ini terkait dengan Direktif Presiden dan penugasan khusus, yang salah satunya penanganan Ciliwung.

 Menurutnya, program ini menyangkut lintas kementerian termasuk juga dukungan dari Pemerintah daerah. Untuk itu dia mengusulkan Komisi V DPR juga mengundang menteri lain yang terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, PT. Cipta Karya, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Sosial dan tentunya Pemerintah Daerah DKI Jakarta, sehingga program yang akan dijalankan betul-betul berlaku efektif.

“Kita semua tentunya sependapat agar program Kementerian Perumahan ini bisa berjalan efektif, mencapai sasaran dan dapat mensejahterakan masyarakat,” katanya..

Menyinggung masalah rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), Ali Wongso mengatakan, spek teknis daripada rusunawa itu hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dari warga masyarakat.

“Jika memang lebih sesuai tiga lantai atau bahkan dua lantai, tidak perlu dipaksakan empat lantai, sepanjang melalui analisis yang obyektif,” tambahnya.

Karena jika sebuah perencanaan tidak match dengan kebutuhan, dikhawatirkan pembangunan rusunawa tersebut tidak termanfaatkan dengan baik. Dia juga berharap lokasi-lokasi  rumah susun betul-betul ada kepastian dan betul-betul mencapai sasaran yang membutuhkan dalam skala prioritas termasuk penyebarannya di tanah air.

“Kami berharap Kementerian Perumahan Rakyat mengkaji supaya match dengan kebutuhan yang menggunakannya. Jadi ibarat kita akan membantu jangan tanggung-tanggung, kalau kebutuhannya 99 unit di dalam satu rumah susun, jangan jumlah yang dibangun hanya 79 atau 69 tapi biarlah sesuai kebutuhan.

Dalam kesempatan tersebut, Ali Wongso juga mengapresiasi kinerja Kementerian Perumahan Rakyat dan jajarannya yang telah enam kali berturut-turut memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

Komisi V berharap, keberhasilan ini dapat memicu jajaran Kementerian Perumahan Rakyat untuk terus meningkatkan kinerja dan prestasinya. Karena WTP ini akan sangat berarti dan dirasakan masyarakat apabila sekaligus bermakna bagi percepatan pemenuhan kebutuhan rakyat akan tempat tinggal yang layak sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi pada Pasal 28 huruf h.  

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan, Rencana Kerja Kemenpera berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 diantara program prioritas salah satunya adalah penanganan Ciliwung (pembangunan Rusun Sewa).

Program ini, kata Djan, lanjutan dari Tahun 2012, dengan total kebutuhan 44 tower dengan dana Rp 5,8 triliun.

Program ini termasuk Direktif Presiden dan penugasan khusus, selain penanganan Waduk Jatigede, percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat juga  Program Pro Rakyat Klaster IV, yaitu Program rumah sangat murah dan rumah murah (tt)foto:wy/parle