Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan saat mengikuti rapat kerja dengan Menhan, Panglima TNI, KSAD, KSAL dan KSAU, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, (26/9/2022). Foto: Jaka/nvl

Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan mengatakan Komisi I menyetujui anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI untuk tahun anggaran (TA) 2023 sebesar Rp2,4 triliun. Persetujuan itu dilakukan dalam rapat kerja dengan Menhan, Panglima TNI, KSAD, KSAL dan KSAU, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, (26/9/2022).

"Penambahan anggaran yang diusulkan dengan total Rp2,4 triliun sudah kita setujui. "Untuk program prioritas pemerintah, menyangkut masalah program pertahanan khususnya di angkatan laut, tapi tidak semuanya ke angkatan laut," ucap Farhan. Ia mengatakan, tambahan anggaran tersebut diantaranya untuk program prioritas. Sebelumnya, Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapat pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp131,92 triliun.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra mengatakan usulan tambahan anggaran telah diajukan Kemenhan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas pada 14 Juni 2022. "Melalui SKB Menkeu dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 27 Juli 2022, terdapat perubahan pagu anggaran Kemenhan dan TNI TA 2023 menjadi Rp131,92 triliun atau terdapat penambahan anggaran rupiah murni sebesar Rp8,55 triliun," kata Herindra.

Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran direncanakan untuk sejumlah pos Kemenhan dan TNI. Antara lain, pagu Kemenhan sebesar Rp22,43 triliun. Lalu, alokasi anggaran untuk Mabes TNI sebesar Rp11,33 triliun; anggaran untuk TNI AD sebesar Rp55,26 triliun; anggaran untuk TNI AL sebesar Rp23,62 triliun, dan TNI AU sebesar Rp19,25 triliun.

Jika dirinci berdasarkan jenis belanja, Herindra menyampaikan, pagu anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp54,16 triliun (41,05% dari total anggaran). Lalu, pagu belanja barang sebesar Rp45,34 triliun (34,37% dari total anggaran) dan pagu belanja modal sebesar Rp32,41 triliun (24,57% dari total anggaran).

Selanjutnya, jika dirinci menurut program, anggaran program pelaksanaan tugas TNI sebesar Rp3,63 triliun; program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit sebesar Rp2,35 triliun; program kebijakan dan regulasi pertahanan sebesar Rp24,68 miliar. "Program modernisasi alutsista, non alutsista, dan Sarpras Pertahanan sebesar Rp35,19 triliun," ucap Herindra.

Kemudian, pagu anggaran program pembinaan sumber daya pertahanan sebesar Rp338,86 miliar; program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar Rp607,89 miliar. Serta program dukungan manajemen sebesar Rp79,77 triliun. (tn/aha)