Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: Munchen/nvl

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) turun tangan menyelesaikan masalah dokter radiologi yang terancam tak bisa praktik lantaran pengajuan Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai syarat praktik ditolak oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) imbas adanya dua perhimpunan dokter spesialis radiologi. Netty mendesak pemerintah jangan hanya diam dan membiarkan masalah tersebut berlarut-larut.

Pemerintah jangan hanya diam dan membiarkan masalah ini  berlarut-larut. Banyaknya dokter spesialis radiologi yang terancam tak bisa praktik merupakan masalah serius yang butuh penyelesaian segera. “Konflik di internal perhimpunan dokter ini harus segera diakhiri. Apabila ini dibiarkan berlarut-larut maka yang terganggu adalah pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang membutuhkan,” ujar Netty dalam rilis media yang diterima Parlementaria, Kamis (13/10/2022).

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan perbedaan pandangan adalah hal yang wajar namun harus segera dapat diminimalisir karena berdampak hal-hal yang dapat merugikan masyarakat. “Masyarakat tentunya berharap pengurus organisasi kedokteran bisa bersikap bijak dan mau duduk bersama mencari jalan keluar  terbaik. Jangan membuat masyarakat berpandangan bahwa organisasi profesi dokter di Indonesia ini bersifat politis,” tegas Netty.

Sebagaimana diketahui, ratusan dokter radiologi terancam tak bisa praktik lantaran pengajuan (STR sebagai syarat praktik ditolak oleh (KKI). Penolakan ini terjadi karena KKI hanya mengakui satu perhimpunan dokter spesialis radiologi yaitu Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia (PDSRKI). Padahal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) juga mensahkan perhimpunan lain yakni Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia (PDSRI). (pun,ann/aha)