Anggota komisi XI DPR RI indah Kurnia saat foto bersama usai menghadiri pertemuan dengan pejabat BPK RI serta jajaran BPK Jatim di kantor BPK Jatim. Foto: Mentari/nvl

Anggota komisi XI DPR RI indah Kurnia mengapresiasi pertemuan dengan Ketua BPK RI, Anggota V BPK RI serta jajaran BPK Jawa Timur. Indah mengatakan pertemuan ini untuk membicarakan secara internal tentang peran aktif penyelenggara negara yang bergerak di bidang pengawasan keuangan agar benar-benar dikerjakan secara intensif dengan pemerintah demi kemakmuran rakyat. 

Lebih lanjut Indah bilang, pertemuan ini juga melakukan kepada konsolidasi internal upaya berperan aktif sebagai bagian dari penyelenggara negara untuk memastikan bahwa seluruh anggaran yang dikelola untuk kemakmuran rakyat itu benar-benar bisa terealisasi.

"Termasuk di dalamnya adalah beberapa temuan-temuan yang terjadi atas dana transfer daerah. Kemudian bantuan sosial yang memang sangat signifikan jumlahnya, semua itu menjadi alat kita mencoba sebagai sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di masa sulit ini," jelas Legislator Dapil Jawa Timur itu usai menghadiri pertemuan dengan pejabat BPK RI serta jajaran BPK Jatim di kantor BPK Jatim, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (4/11/2022).

Indah mengatakan masyarakat saat ini masih mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah dampak dari pandemi. Ia menambahkan pula bahwa BPK Jatim mengungkapkan masih banyak pihak yang tidak berhak menerima bantuan justru menerima bantuan tersebut.

"Tentu sementara ini kita mengandalkan kepada bantuan sosial untuk diberikan kepada masyarakat kita khususnya yang tidak mampu dan yang terdampak covid secara langsung maupun tidak langsung, dari situ kita tahu bahwa ada beberapa hal yang memang perlu kita bicarakan secara bersama agar anggaran yang minim itu bisa benar-benar digunakan," urai Indah.

Ia menuturkan kembali, selain penggunaan anggaran berdasarkan prioritas, perlu diperhatikan pemanfaatannya atau dampaknya supaya benar-benar bisa dirasakan. "Sekaligus siapa siapa saja yang berhak untuk menerima itu disampaikan oleh BPK bahwa masih banyak sekali pihak-pihak yang sebenarnya tidak layak untuk menerima tapi menerima dan itu menjadi PR kami yang sangat penting untuk dibicarakan secara kolektif secara bersama-sama tidak hanya komisi XI tetapi juga DPR," jelasnya.

Selain itu indah mengatakan dalam situasi minimnya anggaran pemerintah karena menghadapi pandemi, pasca pandemi ditambah lagi situasi geopolitik yang dampaknya juga terasa di Indonesia. Terakhir harapan indah BPK Jatim ini dapat membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan melalui peran pemeriksaan terhadap kinerja keuangan

"Jadi BPK dalam hal ini membantu pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan melalui peran pemeriksaan terhadap kinerja keuangan seluruh entitas secara harmonis dan saling terkait tidak ego sektoral tidak masing-masing tetapi semua bersama-sama untuk mewujudkan suatu kesejahteraan dengan anggaran yang ada tahun depan," jelasnya. (mri/aha)