Junimart Kritik Pemilihan Bawaslu dan Panwaslu Daerah Sarat KKN

15-11-2022 / KOMISI II
Wakil ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu. Foto: Mentari/nr

 

Wakil ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengkritik pemilihan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) atau Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) di daerah yang sarat akan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Sehingga yang terpilih malah yang tidak berkualitas.

 

“Praktik di lapangan Pak, yang terpilih Panwaslu banyak didasarkan KKN, yang tidak paham, di lapangan banyak itu pak. Tolong ini dikoreksi Pak Ketua dan teman-teman Komisioner. Bahkan banyak sebenarnya bos-bos Bawaslu di daerah yang tidak tunduk kepada Bawaslu pusat, betul enggak itu?. Kenapa demikian? Transaksional pak, saya punya bukti banyak kalau mau, saya mau lapor polisi pak, tolong dicermati," ujar Junimart dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/11/2022).

 

Lebih lanjut, Junimart berharap agar pengurus Bawaslu dan KPU tidak bekerja untuk cari kekayaan. Sehingga, jangan sampai jabatan di Bawaslu dan KPU jadi ajang transaksional. Dengan kata lain, pihaknya berharap agar seluruh penyelenggara pemilu, dari tingkat pusat, provinsi sampai daerah-daerah itu benar-benar bersih.

 

“Kami ingin penyelenggara pemilu itu bersih semua pak, tapi di bawah itu, dikoreksi ini pak, panggil itu semua. Jadi tidak segampang itu, orang bisa jadi Ketua Bawaslu provinsi, ketua bawaslu kabupaten/kota dan Panwaslu. Karena garda terdepan itu Panwaslu, jadi jangan orang masuk jadi panwaslu cari makan pak, ini pengabdian, bukan cari makan, apa lagi cari kaya," tambahnya.

 

Sebaliknya, Politisi Fraksi PDI Perjuangn ini selalu memberi saran kepada Bawaslu terkait Sumber daya manusianya. Sejatinya banyak rekomendasi SDM dari Komisi II DPR yang baik untuk Bawaslu, namun kenyataannya malah sebaliknya. Panwaslu yang dipilih malah yang tidak berkualitas. (ayu/aha)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...