Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. Foto: Oji/Man

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima berharap program Pengadaan Perumahan Rakyat harus dapat terintegrasi dengan peta jalan (road map) pembangunan infrastruktur pemerintah. Sehingga, kedua hal tersebut dapat saling memberikan dukungan dan nilai tambah antara satu aset dengan aset yang lainnya.

Ia menegaskan hal itu sebab ketersediaan rumah merupakan suatu kebutuhan dasar bagi setiap warga negara. Karena itu, Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) sebagai salah salah satu BUMN strategis, ditugaskan untuk membuat pengadaan ketersediaan rumah.

Perum Perumnas sendiri, tambahnya, memiliki tugas untuk bersinergi dalam membangun kerja sama dengan stakeholder terkait untuk bisa mencapai target ketersediaan rumah di Indonesia. Untuk itu, Aria Bima menekankan perlunya pola rancangan pengadaan perumahan rakyat mendatang harus tepat sasaran kepada siapa saja yang menjadi target masyarakat yang membutuhkan rumah dalam dua tiga tahun ke depan.

"Yang mana infrastruktur ini akan mampu mengubah mindset seseorang untuk menjadi lebih produktif dengan berbagai aktivitas ekonomi. Di situlah dibutuhkan yang namanya Perum Perumnas," ujar Aria Bima dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Perumnas, terkait pendalaman PMN Tunai tahun 2022, Selasa (15/11/2022).

Untuk itu, Aria Bima berharap nantinya Perum Perumnas diharapkan dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan BUMN lain untuk dapat memaksimalkan aset-aset dan infrastruktur yang ada. “Sehingga, target satu juta rumah dari pemerintah sampai Oktober 2024 nanti itu bisa tercapai," tegas Legislator Dapil Jawa Tengah V ini. 

Diketahui, Perum Perumnas mendapatkan PMN tahun 2022 sebesar Rp1,568 triliun untuk memperkuat struktur permodalan dan penyelesaian persediaan perumahan. Disisi lain dengan posisi keuangan yang lebih baik akan meningkatkan kapasitas Perum Perumnas dalam penyediaan hunian. (bia/rdn)