Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin saat pertemuan BPDPKS dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit dalam Kunjungan Kerja Komisi XI di Sumatera Utara. Foto: Wilga/nr

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menyoroti produktivitas kelapa sawit dalam negeri yang dinilainya masih belum optimal padahal mempunyai lahan sawit terbesar di dunia. Menurut Puteri, salah satu penyebabnya adalah belum maksimalnya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) berjalan. Yang mana diketahui dalam pertemuan dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), hingga saat ini program PSR baru mencapai 65,96% dari target yang ditentukan.

“Karena dari produktivitas perkebunan sawit, kita masih sangat jauh dengan negara-negara tetangga kita. Masih ketinggalan dengan Malaysia, padahal luas lahan kita paling luas dibandingkan dengan negara-negara tetangga cuma produktivitasnya tentu masih harus dikejar dan itu juga menjadi PR bersama kita,” jelas Putkom sapaan akrabnya, saat ditemui Parlementaria usai pertemuan BPDPKS dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit dalam Kunjungan Kerja Komisi XI di Sumatera Utara, Medan, Jumat (18/11/2022).

Dalam pertemuan ini diketahui, kurang optimalnya program PSR ini disinyalir karena perbedaan regulasi dari berbagai Kementerian yang terlibat dan akhirnya tumpang tindih. Hal ini disebutkan Putkom, menyebabkan banyak sekali permasalahan di lapangan karena ketidaksinkronan kebijakan terkhusus dalam hal pengelolaan tanah.

“Akhirnya menyebabkan dana kelolaan yang ada di BPDPKS untuk peremajaan sawit itu tidak bisa terserap secara optimal bahkan belum sampai level 70% padahal sekarang sudah mau akhir 2022. Jadi setelah mendengarkan tadi laporan juga dari direksi BPDPKS, kita nantinya di Jakarta tentu akan merumuskan hal-hal yang terkait yang tadi telah disampaikan supaya permasalahan ini bisa ditemukan solusinya sehingga tidak berulang kembali,” papar Putkom.

Lebih lanjut, Putkom menerangkan pihaknya akan mencoba berkoordinasi dengan Komisi II dan juga Komisi IV sebagai komisi yang lebih intensif membahas terkait permasalahan tumpang tindih Hak Guna Usaha (HGU). “Hal ini jadi nanti tentu kita akan menyampaikan ke teman-teman kita di fraksi kita masing-masing yang bertugas di Komisi IV dan II terkait dengan permasalahan ini supaya mereka bisa menyuarakan ini bersama dengan Mitra kerjanya,” sambung Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Diakhir, Putkom juga menyampaikan fokus kedepan yang harus di kawal bersama oleh Komisi XI adalah bagaimana dana pengelolaan di BPDPKS tersebut bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk petani sawit, selain juga membuktikan pada dunia bahwa sawit dari Indonesia tidak merusak lingkungan. 

“Kita harus bisa membuktikan kepada dunia terutama kepada negara-negara yang sedang mengkampanyekan anti sawit bahwa sawit Indonesia tidak merusak lingkungan dan kita melakukan pembangunan yang berkelanjutan sehingga tidak akan membahayakan ikhtiar dari pemerintah kita untuk memberikan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi hal-hal tersebut tentu akan kita jadikan fokus di Komisi XI,” tutupnya. (we/aha)