Ketua DPR RI Puan Maharani saat mengisi diskusi pada Pembukaan Munas HIPMI XVII yang digelar di Solo, Jawa Tengah. Foto: Kresno/nr

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan, untuk memperkuat perekonomian bangsa makan dibutuhkan pasar nasional yang kondusif. Dia menjabarkan, untuk memperkuat perekonomian dan pertumbuhan ekonomi, maka dibutuhkan regulasi, industri, dan ekosistem dunia usaha yang adaptif dengan kebutuhan situasi dan kondisi saat ini. Hal tersebut bertujuan agar dapat meningkatkan produktivitas perekonomian nasional.

“Dalam meningkatkan Produktivitas perekonomian nasional juga diperlukan pasar nasional yang kondusif. Oleh karenanya, perlu upaya dan kebijakan dalam memperluas dan memperdalam pasar untuk komoditi nasional,” jelas Puan saat mengisi diskusi pada Pembukaan Munas HIPMI XVII yang digelar di Solo, Jawa Tengah, Senin (21/11/2022).

Menurutnya untuk memperkuat perekonomian dan pertumbuhan ekonomi nasional, maka diperlukan kebijakan afirmatif untuk melindungi produk dalam negeri agar dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Proyek-proyek APBN, APBD, dan BUMN, harus memiliki TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) yang tinggi.

Lebih lanjut, Puan berbicara mengenai pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur sebagai salah satu agenda strategis Indonesia. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. “Serta menjadi simbol identitas nasional dan menjadi kota dunia ideal yang dapat menjadi acuan dunia,” kata Puan.

Menurutnya keberhasilan pembangunan Ibu Kota Negara membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik. Tak hanya itu, keberhasilan pembangunan IKN Nusantara dinilai sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa.

“Untuk dapat selaras dalam memaknai Ibu Kota Negara sebagai agenda kita bersama dalam membangun ekonomi Indonesia masa depan dan momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional,” tambahnya.

Dengan adanya IKN diharpkan bisa mengatasi persoalan disparitas pembangunan antar wilayah yang masih tinggi. Baik antara Pulau Jawa dengan luar Jawa, hingga desa dengan kota. “Pemanfaatan ‘Bonus Demografi’ yang terjadi pada 2022 sampai 2035 juga masih belum optimal dan membutuhkan penguatan pembangunan SDM Indonesia. Serta kapasitas inovasi, daya saing, dan penguasaan teknologi yang masih perlu diperkuat,” imbuh Puan. (ssb/aha)