Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat Rapat Dengan Menteri Kominfo di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu 23/11/2022). Foto: Jaka/nr

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memberikan sejumlah langkah strategis pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) agar ASO dapat terlaksana sepenuhnya. Dengan menyiapkan kebijakan terkait migrasi ASO yang mampu memberikan keadilan kepada semua lembaga penyiaran termasuk lembaga penyiaran lokal sehingga mampu menyelenggarakan siaran berbasis digital kepada masyarakat.

Berkoordinasi dengan lembaga penyiaran penyelenggara multiplexing untuk menyelenggarakan pembangunan infrastruktur digital dan menuntaskan pengadaan dan distribusi set top box atau STB kepada warga yang berhak menerima, Memantau harga STB yang bersertifikat Kominfo di pasaran sehingga harganya tetap terjangkau dan tidak merugikan masyarakat dan Memberikan sanksi secara tegas kepada lembaga penyelenggara multiplexing yang tidak patuh dan tidak bertanggung jawab terhadap kelancaran migrasi ASO untuk terus tumbuh dan berkembang dengan baik.

"Dalam rapat kerja ini kami memberikan sejumlah rekomendasi kepada Kominfo mengenai kebijakan ASO ini untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti agar permasalahan ASO yang selama ini dikeluahkan masyarakat dapat terselesaikan," imbuh Abdul Kharis saat Rapat Dengan Menteri Kominfo di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu 23/11/2022).

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan dari 225 wilayah siaran di Indonesia, ASO telah dilakukan di 132 wilayah layanan atau tepatnya 230 Kabupaten dan Kota. Artinya, pelaksanaan ASO masih tersisa untuk 93 wilayah siaran, tepatnya 284 Kabupaten dan Kota yang akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan wilayah. Ia mengaku ada dilema dalam mematikan siaran analog di wilayah tersebut. Salah satunya adalah dampak terhadap warga yang tidak akan bisa menikmati siaran televisi.

"Dari 696 lembaga penyiaran secara nasional 77 lembaga penyiaran telah bersiaran secara digital dan 503 lembaga penyiaran secara simulcast, khusus di Jabotabek seluruh 25 lembaga penyiaran telah menghentikan siaran analog. "Kalau tidak melaksanakan ASO maka ISR dicabut. Kalau dicabut berarti mati sama sekali, berarti rakyat juga tidak dapat layanannya," ucap Plate. (tn/aha)