Komisi V Imbau Kemendes PDTT Tingkatkan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran

24-11-2022 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat memimpin rapat kerja dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Foto: Arief/nr

 

Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Dalam rapat ini Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae meminta Kemendes PDTT untuk meningkatkan monitoring, evaluasi dan koordinasi agar mempercepat realisasi TA 2022 sesuai saran dan masukan dari para anggota dan pimpinan Komisi V DPR RI.

 

“Komisi V DPR RI meminta kepada Kemendes PDTT meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi yang rutin serta melaksanakan koordinasi secara reguler untuk mempercepat realisasi program dan anggaran di masing-masing Unit Kerja Eselon I,” harap Ridwan di ruang rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2022).

 

Meskipun demikian Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kemendes PDTT karena dinilai telah maksimal merealisasikan program dan penyerapan anggaran sepanjang Tahun Anggaran 2022. Apresiasi tersebut disampaikan Ridwan Bae, saat rapat kerja antara Komisi V DPR bersama Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022. “Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kemendes PDTT atas capaian dan realisasi program dan anggaran 2022 sampai dengan bulan November 2022," kata Ridwan.

 

Dalam Raker tersebut Mendes PDTT Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Halim melaporkan rincian realisasi keuangan dan kegiatan yang telah dilakukan. Menurutnya, serapan anggaran mencapai 2,2 triliun atau setara 70,71 persen dari total pagu termasuk usulan buka blokir Automatic Adjusment.

 

Gus Halim juga mengakui, realisasi Kemendes PDTT pada 2022 memang lebih rendah dari serapan tahun lalu yang mencapai 75,50 persen. Namun apabila akhir tahun ketika prognosis terpenuhi maka otomatis akan terserap 91,81 persen termasuk Automatic Adjusment. “Tetapi kalau Automatic Adjusment tidak masuk didalam perhitungan akan mencapai 97,39 persen. Berarti lebih tinggi serapannya dibanding tahun 2021,” papar Gus Halim. (ssb/aha)

BERITA TERKAIT
Pemangkasan Anggaran di KemenPU Dapat Berdampak pada Keselamatan Pengguna Jalan
08-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemotongan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menuai sorotan. Anggota Komisi V DPR RI Irmawan menilai pemangkasan...
Kecelakaan di GT Ciawi, Bakri: DPR Akan Bentuk Panja Standardisasi Jalan Tol
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, A. Bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk...
Kecelakaan Maut Ciawi, Sudjatmiko Minta Perketat Pengawasan Kendaraan Niaga
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko turut prihatin atas kecelakaan maut yang terjadi di pintu tol Ciawi...
Anggaran Kemen PU Terjun Jadi 29 T, Lasarus: 1000% Saya Tak Setuju!
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025) diwarnai oleh sejumlah protes, hal ini timbul lantaran...