Holding BUMN Farmasi Harus Kurangi Ketergantungan Bahan Baku Impor

25-11-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh. Foto: Oji/nr

 

Komisi VI DPR RI mendesak holding BUMN farmasi mengurangi ketergantungan bahan baku obat impor dengan memanfaatkan keanakeragaman hayati dalam negeri.

 

Hal itu menjadi salah satu poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan PT Bio Farma (Persero) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11/2022). Rapat membahas kinerja korporasi Tahun 2022 serta isu aktual mengenai standar keamanan produksi obat.

 

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menyampaikan bahwa Indonesia masih dominan bergantung pada obat hingga bahan baku farmasi impor. "Mengenai bahan baku impor, Indonesia masih 90 persen bahan baku obatnya adalah impor. Sementara, Kimia Farma Sungwun memproduksi bahan baku obat. Nah, sejauh mana Sungwun ini bisa berkontribusi terhadap pengurangan bahan baku obat impor," tanya politisi dari F-Gerindra ini.

 

Berdasarkan Kunjungan Kerja Komisi VI ke PT Kimia Farma Sungwun Juli lalu, diketahui PT Kimia Farma telah menandatangani perjanjian kerja sama pembelian bahan baku obat dalam negeri dengan anak usaha perseroan, PT Kimia Farma Sungwun Pharmocopia (KFSP).

 

Ia mengatakan, kerja sama tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dengan menggunakan penggunaan bahan baku produksi lokal. Namun, ia menilai kerja sama tersebut belum memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan bahan baku impor.

 

"Apakah betul kapasitas produksinya tidak maksimal atau memang tidak diserap oleh perusahaan farmasi kita," sambung Husein. Lebih lanjut, Husein menambahkan, optimalisasi penggunaan bahan baku produksi lokal bertujuan meningkatkan kemandirian kesehatan nasional. "Kita meneken MoU dengan Korea ini agar kita bisa menekan ketergantungan terhadap bahan baku impor, ini juga penting," tandasnya. (ann/mh)

 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...