Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11/2022). Foto : Runi/mri

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menekankan bahwa hilirisasi sektor minerba (mineral dan batu bara) yang dijalankan Mining Industry Indonesia (MIND ID) perlu didukung regulasi yang kuat. Sugeng memastikan, Komisi VII DPR RI berkomitmen mendukung program prioritas BUMN holding industri pertambangan tersebut.

“Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk mengawal program-program yang memang menjadi skala prioritas pembangunan, terkhusus dalam rangkaian upaya menghadirkan energi bersih dan ramah lingkungan,” kata Sugeng usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11/2022).

Politisi NasDem itu meminta agar MIND ID memberi perhatian pada target pemerintah untuk menghadirkan Net Zero Emission di tahun 2060. “Upaya tersebut tentunya harus didukung dengan langkah-langkah konkret dan terukur. Dukungan berupa regulasi serta pengawasan terus kami lakukan dalam mencapai tujuan,” tegas Legislator Dapil Jawa Tengah VIII itu.

RDP ini menghasilkan sejumlah kesimpulan, di antaranya Komisi VII DPR RI mendesak Dirut MIND ID untuk melakukan kajian secara mendalam dan memberikan masukan secara berimbang kepada Presiden kepada Republik Indonesia terkait dampak penghentian ekspor mineral tertentu seperti timah, terutama bagi perekonomian di daerah penghasil timah.

Komisi VII DPR RI mendesak Dirut MIND ID beserta anggotanya untuk melaksanakan reklamasi dan pasca-tambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100 persen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 termasuk melaksanakan konservasi secara menyeluruh di sekitar wilayah Danau Toba yang merupakan sumber air utama bagi PLTA Asahan.

“Komisi VII DPR RI mendesak Dirut MIND ID untuk melakukan akselerasi penyelesaian proyek-proyek strategis untuk hilirisasi mineral logam dan batu bara, misalnya menyangkut kejelasan penyelesaian dispute pelaksana smelter SGAR (Smelter Grade Alumina Refinery) Mempawah di Kalimantan Barat,” jelas Sugeng.

Sugeng melanjutkan, Komisi VII DPR RI akan membentuk Panja PT Bukit Asam Tbk, guna mendalami penolakan penawaran pengelolaan eks wilayah PT Asmin Koalindo Tuhup (PT ATK). Komisi VII DPR RI juga memberikan dukungan kepada Grup MIND ID dalam rangka percepatan pelaksanaan peta jalan emisi rendah karbon sesuai target pemerintah sampai dengan tahun 2060.

Komisi VII DPR RI memberikan dukungan pada Group MIND ID untuk penyelesaian proyek-proyek strategis nasional dan pionir, masuknya DME (Dimethyl Ether) dalam skema BLU Batu Bara, kebijakan insentif dan kemudahan ekosistem kendaraan listrik, dan ketersediaan energi primer dengan harga insentif khusus baik gas maupun listrik.

Sebagaimana diketahui, Mining Industry Indonesia (MIND ID) merupakan BUMN holding industri pertambangan Indonesia yang beranggotakan PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), dan PT Timah Tbk. (sf/aha)