Komisi VIII DPR meminta kepada pemerintah untuk mempercepat realisasi anggaran Kementerian agama, Kemensos, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BNPB, dan program anggaran tahun 2012 serta tahun anggaran yang akan datang.

Demikian salah satu butir kesimpulan saat Raker Komisi VIII DPR yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah, dengan Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, serta Jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Gedung Nusantara II, Selasa, (10/7).

"Komisi VIII DPR dapat memahami atas serapan APBN tahun 2011 di kementerian Agama, Kemensos, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta BNPB,"papar Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah

Pada kesimpulannya, Komisi VIII DPR RI mengapresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Kinerja Kementerian Agama RI, Kementerian sosial RI, Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan BNPB. Selanjutnya Komisi VIII DPR mengharapkan agar opini hasil pemeriksaan BPK RI tersebut dapat dipertahankan

Selain itu, Komisi VIII DPR mendorong Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan hasil pemeriksaan BPK RI pada APBN tahun anggaran 2011 dari hasil telaah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI. (si)foto:wy/parle