Legislator Minta Kejelasan Proyeksi Bisnis dan Penambahan PMN Garuda Indonesia Tahun 2023

06-12-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di Gedung Nusantara I. Foto: Oji/nr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta kejelasan proyeksi peluang bisnis Maskapai Garuda Indonesia untuk tahun 2023, termasuk kemungkinan adanya penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada entitas berkode saham GIAA tersebut. Hal itu diungkapkan Nevi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta.

 

“Bagaimana gambaran peluang bisnis Garuda untuk tahun 2023 baik domestik maupun penerbangan internasional? Apakah tahun 2023 akan kembali mengajukan PMN atau ada improvisasi dengan strategi lain dalam memenuhi kebutuhan Garuda?” tanya Nevi, Senin (5/12/2022).

 

Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS itu juga mengapresiasi kinerja Garuda terutama terkait pemulihan kondisi perusahaan tersebut. Ia pun meminta penjelasan terkait dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari strategi yang dijalankan dan akan dilaksanakan. Hal ini menjadi perhatian agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat termasuk terkait dengan pencairan PMN yang diajukan pada beberapa bulan lalu. 

 

Terkait dengan komitmen mencetak profitabilitas yang sempat disinggung dalam rapat, Legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini mendorong Garuda Indonesia untuk memperhatikan beberapa rute potensial yang diproyeksi akan ramai pada akhir tahun.

 

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra pun mengungkapkan PMN senilai Rp7,5 triliun yang diberikan kepada maskapai pelat merah ini akan digunakan untuk biaya maintenance, restorasi, pemenuhan maintenance reserve serta modal kerja. Lebih jauh, diungkapkannya bahwa manfaat finansial pemberian PMN adalah diharapkan memperbaiki proyeksi pendapatan, EBITDA, EBITDAR, saldo akhir kas dan dapat menjadikan Garuda menjadi perusahaan yang sehat. (uc/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...