Andre Rosiade Dukung PTPN Lakukan IPO

07-12-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dalam Rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN I di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/2022). Foto: Oji/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendukung PT PN (Perkebunan Nusantara) melakukan IPO (Initial Public Offering) dalam rangka mencari tambahan modal bagi aksi korporasi. Sehingga Negara jangan lagi kalah terhadap oligarki, pengusaha-pengusaha yang tidak pro NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang seenaknya menetapkan harga, sehingga pada akhirnya merugikan rakyat.

 

“Kita memahami bahwasanya IPO atau Initial Public Offering itu dalam rangka mencari tambahan modal untuk melakukan aksi korporasi. Kita tahu bahwa kejadian minyak goreng itu menampar kita semua di mana negara tidak mampu mengintervensi, sehingga oligarki mempermainkan kita semua. Negara kalah terhadap oligarki negara kalah terhadap pengusaha-pengusaha yang tidak pro NKRI tapi pengusaha-pengusaha itu seenak perutnya menetapkan harga yang akhirnya merugikan rakyat. Ini merupakan PR (pekerjaan rumah) kita,” ujar Andre dalam Rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN I di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/2022).

 

Padahal,lanjut Andre, pengusaha-pengusaha itu menikmati sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) yang diberikan oleh negara, tapi negara lemah dan kalah terhadap oligarki- oligarki itu.  Sehingga menurut politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini aksi IPO yang dilakukan PTPN ini harus didukung, dalam rangka perbaikan dan pengembangan PTPN. Sehingga ke depan negara tidak kalah dengan oligarki lagi.

 

“Kita beri dukungan, tapi catatan kami, bagaimana betul-betul IPO ini bisa mengembangkan PTPN PalmCo ini hadir di tengah masyarakat nantinya. Kita tidak boleh ada lagi kejadian seperti yang kemarin. Di saat negara kalah melawan oligarki BUMN, kita tidak mampu menopang dan membantu Negara. Akhirnya rakyat yang rugi ini. Ini PR besar kita. Saya bingung juga, negara bisa kalah dengan pengusaha-pengusaha yang dikasih HGU oleh negara itu sendiri,” pungkasnya. (ayu/aha)

BERITA TERKAIT
Revisi UU BUMN, Langkah Strategis DPR RI untuk Atasi Tantangan Kinerja dan Tata Kelola
23-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI terus berupaya menuntaskan tantangan soal kinerja dan tata kelola Badan Usaha Milik Negara...
Lakukan Mitigasi Mitra UMKM Pasca Penutupan Lapak Online Bukalapak
21-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Salah satu platform perdagangan daring, Bukalapak.com Tbk, secara resmi menyatakan akan menutup penuh layanan penjualan produk fisik...
Negara Tak Boleh Rugi, DPR Bakal Segera Panggil ID FOOD Soal Raibnya Aset Senilai Rp3,32 T
21-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI memastikan akan memanggil jajaran Direksi ID FOOD secara resmi terkait laporan Badan Pemeriksa...
Komisi VI Ingatkan BP Danantara: Harus Jamin Keberlanjutan Bisnisnya, Demi Kemakmuran Bangsa
21-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) merupakan salah satu program kerja yang diusung oleh...