Andre Rosiade Dukung PTPN Lakukan IPO

07-12-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dalam Rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN I di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/2022). Foto: Oji/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendukung PT PN (Perkebunan Nusantara) melakukan IPO (Initial Public Offering) dalam rangka mencari tambahan modal bagi aksi korporasi. Sehingga Negara jangan lagi kalah terhadap oligarki, pengusaha-pengusaha yang tidak pro NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang seenaknya menetapkan harga, sehingga pada akhirnya merugikan rakyat.

 

“Kita memahami bahwasanya IPO atau Initial Public Offering itu dalam rangka mencari tambahan modal untuk melakukan aksi korporasi. Kita tahu bahwa kejadian minyak goreng itu menampar kita semua di mana negara tidak mampu mengintervensi, sehingga oligarki mempermainkan kita semua. Negara kalah terhadap oligarki negara kalah terhadap pengusaha-pengusaha yang tidak pro NKRI tapi pengusaha-pengusaha itu seenak perutnya menetapkan harga yang akhirnya merugikan rakyat. Ini merupakan PR (pekerjaan rumah) kita,” ujar Andre dalam Rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN I di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/2022).

 

Padahal,lanjut Andre, pengusaha-pengusaha itu menikmati sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) yang diberikan oleh negara, tapi negara lemah dan kalah terhadap oligarki- oligarki itu.  Sehingga menurut politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini aksi IPO yang dilakukan PTPN ini harus didukung, dalam rangka perbaikan dan pengembangan PTPN. Sehingga ke depan negara tidak kalah dengan oligarki lagi.

 

“Kita beri dukungan, tapi catatan kami, bagaimana betul-betul IPO ini bisa mengembangkan PTPN PalmCo ini hadir di tengah masyarakat nantinya. Kita tidak boleh ada lagi kejadian seperti yang kemarin. Di saat negara kalah melawan oligarki BUMN, kita tidak mampu menopang dan membantu Negara. Akhirnya rakyat yang rugi ini. Ini PR besar kita. Saya bingung juga, negara bisa kalah dengan pengusaha-pengusaha yang dikasih HGU oleh negara itu sendiri,” pungkasnya. (ayu/aha)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...