Anggota Komisi V DPR RI Sri Wahyuni saat Rapat Kerja dan Dapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG dan Kepala Basarnas yang diselenggarakan pada Selasa (13/12/2022) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Foto: Arief/Man

Komisi V DPR RI menggelar Rapat Kerja dan Dapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG dan Kepala Basarnas yang diselenggarakan pada Selasa (13/12/2022) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Dalam rapat ini, Komisi V DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan volume perjalanan jelang perayaan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023.

Anggota Komisi V DPR RI Sri Wahyuni turut menanyakan kepada Kementerian Perhubungan terkait mitigasi kepadatan di pelabuhan. Berdasarkan informasi yang ia terima, terjadi penumpukan kendaraan di pelabuhan yang mengakibatkan antrian yang mengular pada saat libur Lebaran lalu.

“Bagaimana rencana dan langkah-langkah Kementerian Perhubungan untuk menyiapkan atau mengantisipasi penumpukan kendaraan yang antri pada waktu masuk dan keluar pelabuhan? Karena mengingat waktu Lebaran kemarin terjadi penumpukan kendaraan, antriannya sekitar 11 km dan kendaraan harus menunggu masuk itu selama 7 jam. Apa kiat-kiatnya supaya hal ini tidak terjadi lagi?” tanya politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Terkait antisipasi lonjakan perjalanan pada libur akhir tahun, Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati turut mengingatkan mitigasi penekanan angka kasus kecelakaan akibat tingginya beban jalan dan kondisi overload. Menurutnya, kecelakaan tersebut harus dicegah agar tidak menghambat lalu lintas. Ia menegaskan implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dilaksanakan dengan tegas.

“Beberapa waktu yang lalu saya selalu sampaikan terjadinya kecelakaan akibat overload. Saya kira ini perlu diperhatikan Pak Kakorlantas. Jangan sampai saat Nataru nanti, hal itu terjadi lagi. Bahkan, sebenarnya ya jangan sampai itu terjadi lagi karena setiap hari itu terjadi dan menghambat lalu lintas, khususnya nanti perjalanan masyarakat ketika libur Nataru. Pelaksanaan dari Undang-undang Lalu Lintas juga diterapkan sebaik-baiknya,” tutur legislator dapil Jawa Timur III itu kepada Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri yang hadir.  

Sebelumnya, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa tidak ada pembatasan mobilitas pada penyelenggaraan Nataru 2022-2023. Pada survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi, potensi pergerakan nasional pada Nataru 2022-2023 adalah 16,35 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 44,17 juta orang. Moda transportasi utama yang paling banyak dipilih adalah mobil pribadi dan sepeda motor. (uc/ts)