Jelang Nataru, BUMN Transportasi Diminta Pastikan Kelaikan Seluruh Sarana

14-12-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin RDPU dengan BUMN Transportasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2022). Foto: Vidhy/Man

 

Menjelang Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (persero), PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk memastikan kelaikan sarana angkutan di semua moda, memastikan kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap terhadap protokol kesehatan di setiap simpul transportasi.

 

"Serta mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi seperti melakukan rekayasa apabila terdapat kemacetan, memastikan pelayanan cepat dalam upaya memberikan pertolongan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan pada libur natal 2022, libur tahun baru 2023 dan libur anak sekolah," ungkap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin RDPU dengan BUMN Transportasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2022). 

 

Kesiapan dan antisipasi dalam menghadapi hari raya natal 2022 dan tahun baru 2023 merupakan hal penting, mengingat akan ada peningkatan mobilitas masyarakat melalui berbagai moda transportasi. "Diperkirakan pergerakan masyarakat selama Nataru mencapai lebih dari 60 juta jiwa, untuk itu koordinasi dan sinergi lintas sektoral dalam persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan Natal 2022 dan tahun Baru 2023 perlu dioptimalkan dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarkat," katanya.

 

Terakhir, Pihaknya meminta Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (persero), PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT PELNI (Persero) dan Perum DAMRI untuk melakukan survei pelayanan konsumen selama libur nataru. "Melakukan survei kepuasan publik perlu dilakukan untuk menjadi bahan evaluasi kedepannya. Yang baik bisa dilanjutkan, yang kurang kita terima dan lakukan perbaikan," tutupnya. (rnm/aha)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...