Dyah Roro Pertanyakan Upaya Pemerintah Kurangi Emisi Karbon

15-12-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: Oji/nr

 

Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mempertanyakan upaya pemerintah terkait realisasi netral karbon atau Net Zero Emissions (NZE) yang ditargetkan pemerintah pada tahun 2060. Mengingat Dewan Energi Nasional (DEN) terdiri dari beberapa pemangku kepentingan, sehingga menurutnya mencakup beberapa perspektif dari berbagai macam sektor. Salah satunya bagaimana upaya mengurangi emisi karbon dan tanggung jawab kepada lingkungan hidup dari pengunaan batu bara oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

 

“Saya menanyakan kepada KLHK, bagaimana rehabilitasi pasca-tambang dapat berdampak pada pengurangan emisi karbon. Kemudian di samping itu saya juga ingin menanyakan dari lensa (Kementerian) Perindustrian. Apa peran industri selama ini dalam mengurangi emisi karbon dengan berbagai macam skenario yang mungkin sudah diterapkan di seluruh Indonesia,” kata Dyah Roro saat mengikuti RDP Komisi VII DPR RI dengan  Ketua Harian DEN dan Anggota DEN, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12/2022).

 

Politisi Partai Golkar itu mengaku belum bisa memonitor kepada sektor industri, karena tidak mengetahui daftar industri yang sudah menerapkan sistem rendah karbon. Ataupun sektor industri yng sudah mengoptimalkan dan menggunakan energi terbarukan mengenai pasokan energi. Di sisi lain, ia mempertanyakan upaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) sebagai Anggota DEN dalam mensosialisasikan kepada publik terkait langkah-langkah yang ditempuh untuk mensosialisasikan Net Zero Emission.

 

“Karena penetrasi kepada institusi pendidikan itu sangat penting dengan kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberikan pengetahuan isu (transisi energi), otomatis akan menggerakkan sektor yang pada dasarnya ramah lingkungan. Ini kembali kepada demand side. Kenapa energi terbarukan masih kurang kompetitif dengan energy market kita, selain dari harga, dari segi demand tidak terlalu kompetitif. Oleh karena itu saya ingin menanyakan, langkah-langkah apa yang dilakukan Kemendikbud unuk mensosialisasikan kepada publik terkait penurunan emisi karbon,” tanya Legislator Dapil Jawa Timur X tersebut.


“Sebetulnya ketika kita bisa mengedukasi publik apa itu Net Zero Emission, kemudian bagaimana masyarakat bisa berperan dalam mengurangi emisi karbon, langkah apa yang harus ditempuh ke depannya agar masyarakat yang tadinya menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil, sekarang karena lebih sudah berpengetahuan, mereka akan tanpa paksaan dari pemerintah memilih, tanpa paksaan undang-undang, memilih untuk menggunakan moda transportasi berbasis listrik. Maka itu dengan sendirinya akan meningkatkan demand,” pungkasnya. (sf/aha)

BERITA TERKAIT
Beniyanto: Dana KUR Sebesar 300 Triliun Diharapkan Terserap Maksimal
05-02-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah menaikkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2025 menjadi Rp 300 triliun, lebih besar...
Komisi VII Undang Pakar Bahas RUU Kepariwisataan
05-02-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VII DPR RI mengundang para pakar dan akademisi untuk terlibat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang...
Revisi UU Kepariwisataan Harus Adaptif Terhadap Tantangan Global
04-02-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini, menyoroti Revisi Undang-Undang Kepariwisataan yang tengah dibahas. Ia menekankan pentingnya...
Komisi VII Kembali Bahas UU Kepariwisataan dengan Pemerintah
04-02-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VII DPR RI kembali membahas rancangan undang-undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009...