Ade Rezki Dorong Kemenaker Segera Perbaiki BLK Daerah Menuju Taraf Internasional

18-12-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama saat mengikuti kunjungan kerja reses komisi IX DPR RI di Kantor Gubernur provinsi Lampung. Foto: Mentari/rni

 

Lampung sebagai salah satu provinsi dengan populasi terbesar di pulau Sumatera setelah pulau Jawa akan berujung pada banyaknya pencaker (pencari kerja). Sehingga menurut Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama pemerintah daerah melalui Gubernur Lampung dan Kementerian Ketenagakerjaan dapat berkolaborasi dalam menarik investor untuk berinvestasi yang nantinya berpotensi besar membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Lampung.

 

"Banyak faktor lain tingkat pengangguran pada hari ini masih ada masih 1 digit di provinsi Lampung ini. Dengan menyiapkan berbagai lapangan kerja diantaranya bisa untuk mencarikan para investor baru membuka lapangan kerja baru tentu harus menyiapkan juga dengan sumber daya manusia atau pencakar (pencari kerja) yang mumpuni mempunyai kompetensi dalam berkomunikasi," jelasnya usai mengikuti kunjungan kerja reses komisi IX DPR RI di Kantor Gubernur provinsi Lampung, Jumat (16/12/2022).

 

Setelah pertemuan dengan Gubernur, Komisi IX DPR RI juga meninjau langsung ke BLK UPTD Provinsi Lampung dalam kesempatan ini Kepala BLK menyampaikan bahwa mulai tahun depan BLK UPTD Lampung akan dihibahkan ke kementerian ketenagakerjaan menjadi UPTP Lampung. Karenanya Kemenaker harus dapat memberikan anggaran yang memadai agar dapat segera di rehab (renovasi) dan menjadi BLK bertaraf internasional.

 

Ade juga menekankan tidak hanya keterampilan kerja saja tetapi penting juga untuk fasih berbahasa dalam menjalin komunikasi, seperti Filipina dalam segi keterampilan mereka dibawah Indonesia tetapi karna Filipina menguasai bahasa Inggris jadi mereka lebih terserap tenaganya di dunia internasional.

 

"Oleh karena itu kita beranggapan bahwa di luar negeri di beberapa negara banyak menyediakan lapangan pekerjaan kenapa tidak kita untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja yang ada di luar negeri tetapi dengan satu syarat kompetensi secara vokasi saja secara keterampilan tetapi kita cukup kalah dalam komunikasi bahasa asing khususnya bahasa inggris itulah yang menyebabkan kita pada hari ini cukup tertinggal dalam penyerapan tenaga kerja kita di Indonesia dengan Filipina, jelas Legislator Dapil Sumatera barat II ini. 

 

Terakhir Ade menekankan kementrian ketenagakerjaan untuk segera meningkatkan BLK BLK di daerah agar mumpuni menciptakan calon tenaga kerja yang terampil juga dapat berkomunikasi dengan baik agar dapat terserap di pasar internasional 

 

"Oleh karena itu kami mendorong Kementerian tenaga kerja harus serius bagaimana penyerapan tenaga kerja ini dimulai dari hulunya tidak bisa kita tiba-tiba beranggapan bahwa hilirnya. Inilah hulu nya bagaimana wadah yang dibentuk dan menyiapkan calon tenaga kerja agar mempunyai kompetensi yang prima untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan tidak hanya untuk ditempatkan di pasar domestik tapi juga mumpuni di pasar kerja internasional," jelas Politisi F-Partai Gerindra ini. (mri/aha) 

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...