Komisi VII DPR mendukung PT. Arun menjadi Buffer stock (Stok penyangga) gas nasional untuk kebutuhan gas di dalam negeri. "Komisi VII DPR menginginkan PT. Arun menjadi buffer stock nasional kalau gas lain bisa kita cari dari dalam negeri dan luar negeri. yang penting tugas pemerintah itu menjamin keberadaan gas nasional,"ujar Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana kepada wartawan saat Kunker ke Aceh meninjau kebutuhan gas PT. Arun baru-baru ini.

Menurutnya, langkah ini bisa menghemat sampai Rp. 180 Miliar daripada kita membangun storage didaerah lain. "ini sangat luar biasa tujuan kita yang utama untuk melihat potensi penghematan Negara, bahkan PT. Arun dan Pertamina sudah mempersiapkan diri, kita harapkan segera mungkin dapat tercapai dan lebih cepat,"ujarnya.

Dia mengatakan, terdapat storage yang menganggur di PT. Arun yang dapat dimanfaatkan oleh Pertamina daripada harus menyewa floating storage di kapal-kapal. Hal itu terbukti dapat sampai 180 miliar perbulan.  "Kita ingin memberdayakan PT. Arun seperti semula, kalau PT. Arun cq Pertamina dapat mengalirkan gasnya ke Medan tentunya akan semakin berkembang seperti dahulu. Kita ini berusaha menyelesaikan masalah (problem solver) kalau dengan ikhlas dan yakin tentunya 60 persen akan selesai. target Kepresnya tentu secepatnya,"paparnya.

Dia menambahkan, tujuan ini bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat Lhoksumawe atau Aceh dan umumnya Indonesia. "kita tinggal  meramu saja ini kemauan PT. Arun, Pemerintah Daerah dan mengalihfungsikan yang akan dibangun di Medan di Aceh yang penting ada pergantian bagi warga yang terkena pembangunan pipanya nanti,"tambahnya.   

Sutan menegaskan, Komisi VII DPR akan segera memanggil dan mengundang jajaran Direksi PT. Arun Pertamina, BP Migas, untuk membahas persoalan gas ini. "Saat masa sidang nanti kita akan undang semuanya seperti PT. Arun, PT PIM, BP Migas, Pertamina untuk membahas persoalan ini,"tambahnya. (si)