Drama tertahannya penyidik KPK di Kantor Korps Lalu Lintas Mabes Polri selama lebih dari 24 jam membuat publik dan media menyadari telah terjadi perbedaan pendapat serius diantara dua penegak hukum yaitu KPK dan Polri. Presiden SBY sudah seharusnya mengambil sikap agar permasalahan ini tidak berlarut-larut.

“KPK dan Kepolisian itu elemen pemberantasan korupsi yang dikomandani oleh Presiden SBY. Jangan lupa polisi berada dibawah presiden langsung. Jadi Presiden SBY punya power untuk arahkan kasus ini seperti apa, mau jadi dagelan, mau jadi titik lompatan untuk efektifitas pemberantasan korupsi, tergantung presiden semua,” kata anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari di Jakarta, Jumat (3/8/12).

Ia mengingatkan dalam upaya perang terhadap korupsi presiden telah mengeluarkan 3 instruksi, 2 terkait pemberantasan dan 1 pencegahan. Seharusnya presiden sudah mendapat input atau memahami sendiri permasalahan yang terjadi di lapangan. “O, ternyata problem pemberantasan korupsi itu ternyata ada pada penegak hukum sendiri, lihat saja mereka otot-ototan sampai lebih dari 24 jam,” kata Eva.

Bagi politisi PDIP ini sudah sepatutnya KPK mengambil seluruh penanganan kasus dugaan korupsi simulator uji SIM yang telah merugikan negara miliaran rupiah ini. Pasal 50 ayat 3 dan 4 UU no .30/2002 jelas menegaskan kewenangan itu ada pada KPK. Disamping itu publik sudah mencatat Inspektorat Polri pernah mengatakan tidak ada unsur korupsi dalam proyek tersebut.

“Saya juga mendapat input salah seorang tersangka Bambang Sukotjo yang pernah melaporkan kasus ini digebuki polisi. Ada oknum polisi kemudian merampok kekayaannya, didepan anak istri dipukuli, jadi tidak legitimate lagi polisi melanjutkan kasus ini, nanti masyarakat tambah gondok. Kapolri harus jadikan kasus ini untuk menunjukkan komitmen serius membersihkan dan melakukan reformasi kultural di kepolisian,” paparnya.

DPR menurutnya dalam posisi akan terus mengawasi jalannya penanganan kasus ini. Keberhasilan penanganannya akan menunjukkan pada publik, ‘area untouchable’ selama ini yaitu TNI dan Polri sudah mulai dimasuki KPK. Ini benar-benar tantangan krusial dan kalau ini berhasil akan menjadi lompatan dalam pemberantasan korupsi di pemerintahan Presiden SBY. (iky)foto:wy/parle