Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M. Daud saat mengikuti Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2023). Foto: Kresno/nr

Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M. Daud menyoroti soal keberlanjutan pembangunan jalan akses menuju Makam Pahlawan Nasional asal Aceh, Cut Meutia, di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Dirinya meminta Kementerian PUPR supaya dapat memasukkan agenda tersebut dalam program prioritas di Tahun Anggaran 2023, khususnya Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) 2023.

Menurutnya, proses untuk memperjuangkan adanya program itu membutuhkan perjuangan panjang. Karena itu, ia mempertanyakan pemerintah yang tidak bisa sedikit pun menghargai jasa pahlawan nasional tersebut yang berjasa besar dalam memerdekakan Bangsa Indonesia.

“Untuk itu, sekali lagi dengan kerendahan hati, saya mengharapkan Pak Menteri PUPR bisa mengambil kebijakan atas keberlanjutan pembangunan jalan dimaksud,” ungkap Ruslan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dan Membahas Program Kerja Tahun 2023 di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2023)

Pria yang kerap disapa Haji Ruslan Daud (HRD) itu menyebutkan, dibutuhkan dana sekitar Rp80-an miliar lagi untuk penyelesaian jalan ini. Terlebih, informasi yang diperolehnya mengungkapkan bahwa pembangunan jalan ke makam Cut Meutia sudah diusulkan supaya masuk dalam Inpres Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

“Artinya, secara regulasi tidak ada kendala lagi untuk dibangun, meskipun bukan jalan nasional. Tinggal sekarang kebijakan Pak Menteri saja untuk penganggarannya” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

Selain itu, Ruslan juga meminta supaya pembangunan jembatan fly-over di Simpang Krueng Geukueh, Aceh Utara, serta peningkatan dan pelebaran jalan menuju destinasi wisata Pantai Bantayan di Seunuddon, Aceh Utara, dimasukkan ke dalam program prioritas di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR, Tahun Anggaran 2023.

“Kedua aspirasi ini sudah tersedia dokumen perencanaan teknis, tinggal sekarang konstruksi fisiknya. Mohon supaya kedua proyek ini dapat dimasukkan dalam program kerja Dirjen Bina Marga di Tahun Anggaran 2023,” tutupnya. (hal/rdn)